 |
| Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.(Dok/Istimewa). |
Selama ini, kata Willy, terjadi dikotomi antara buku diktat sekolah dengan buku umum. Kondisi itu membuat hanya buku diktat sekolah yang mendapat perhatian dan subsidi dari negara.
“Buku umum tidak dapat perhatian. Perubahan UU Sistem Perbukuan ini agar tidak ada dikotomi. Semua buku adalah materi pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan, sehingga perhatian pemerintah bisa luas dan komprehensif,” ujar Willy, Minggu (28/9/2025).
Willy juga menyoroti persoalan ekosistem perbukuan di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal. Menurutnya, pembagian fee penulis sangat kecil, sementara beban pajak masih tinggi: pajak buku 11%, pajak kertas 22%, serta beberapa pajak lain yang membebani penerbit.
“Ekosistem perbukuan kita tidak sehat. Di India, meski kualitas kertasnya jelek, semua penerbit dunia buka cabang di sana. Di sini harga buku Rp300 ribu, di sana hanya Rp30 ribu. Jadi perlu ada subsidi, afirmasi, kebijakan kertas, hingga distribusi yang lebih adil,” tandasnya.
Lebih jauh, Willy menekankan pentingnya komitmen literasi dalam revisi UU tersebut. Meski angka melek huruf di Indonesia sudah mencapai 96%, namun tingkat literasi masih rendah.
“Buku bukan hanya kumpulan teks, melainkan jendela dunia. Perintah langit pertama itu iqra, baca. Literasi itu critical thinking, bukan sekadar membaca secara membabi buta,” tegasnya.
Dengan alasan-alasan itu, Willy mendorong agar revisi UU Sistem Perbukuan benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Buku adalah instrumen untuk memeriksa masa lalu, membaca keadaan sekarang, dan meneropong masa depan,” pungkasnya. (Had)
Komentar