![]() |
| Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan ibadah yang optimal. Ning Lia, sapaan akrabnya, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fatayat NU dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, menilai perubahan dari Badan Pengelola Haji (BPH) menjadi kementerian merupakan jawaban atas berbagai tantangan birokrasi selama ini.
“Sebagai negara dengan jamaah haji terbanyak, kita memerlukan sistem yang lebih terintegrasi. Transformasi ini adalah langkah penting agar pengelolaan haji dan umrah lebih fokus, efisien, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah,” ujarnya di Senayan, Senin (8/8/2025).
Ning Lia menegaskan, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam agenda Nawacita Revolusi. Dengan pengelolaan yang terpusat, ia optimistis koordinasi antar-lembaga akan lebih mudah dilakukan, sehingga jamaah akan merasakan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.
Lebih lanjut, putri tokoh NU Jatim KH Maskur Hasyim ini menaruh harapan besar agar kementerian baru ini mampu mengelola dana haji dengan tepat sasaran, meningkatkan kualitas akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan di Tanah Suci. “Saya berharap semua akan lebih efisien dan akuntabel,” tegasnya.
Ning Lia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pemantauan jamaah berbasis real-time, untuk meminimalisir disinformasi dan meningkatkan transparansi.
“Harapan kita sederhana namun fundamental: jamaah haji Indonesia bisa beribadah dengan khusyuk, merasa aman, nyaman, dan bangga karena negara benar-benar hadir melayani mereka,” pungkasnya. (Had)


Komentar