 |
| Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Hingga kini, cakupan UHC di Magetan baru mencapai 78 persen. Artinya, masih ada sekitar 22 persen warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan. Salah satu penyebab utamanya adalah penonaktifan sekitar 6.800 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang sebagian besar justru merupakan warga miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan PBI daerah bisa diambil alih pembiayaannya agar target UHC tercapai,” tegas Ning Lia.
Perempuan yang kerap disapa Senator Cantik itu menilai, jika PBI Daerah (PBID) bisa dialihkan ke pusat, ruang fiskal pemerintah daerah akan lebih longgar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas kepesertaan baru sehingga target UHC dapat segera tercapai.
“Kalau PBID bisa diambil alih pusat, Magetan punya ruang untuk menambah kepesertaan baru. Jangan sampai Magetan terus tertinggal, sementara daerah lain seperti Ponorogo dan Ngawi sudah lebih dulu mencapai UHC 100 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ning Lia menegaskan bahwa UHC bukan hanya sekadar urusan teknis anggaran, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang sehat, roda perekonomian dan sektor lain akan lebih mudah tumbuh.
“UHC ini adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Maka percepatan UHC di Magetan menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian pusat,” tandasnya.
Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menyampaikan bahwa pihaknya melalui Dinas Kesehatan telah mengajukan reaktivasi ribuan peserta PBI ke Kementerian Sosial. Namun, proses verifikasi data secara nasional kerap memakan waktu lama.
“Kadang ada yang bisa aktif dalam hitungan hari, tetapi banyak juga yang menunggu berminggu-minggu. Akibatnya, pelayanan kesehatan di lapangan tidak maksimal,” ujar Nanik.
Berdasarkan data Dinkes Magetan, untuk mencapai UHC penuh dibutuhkan anggaran sekitar Rp 74 miliar. Namun, kemampuan fiskal daerah saat ini hanya mencukupi Rp 35 miliar, sehingga masih terjadi defisit hampir Rp 40 miliar.
“Saya berharap Pemerintah Pusat bisa menutupi kuota PBI yang selama ini dicover pemda sehingga kami bisa menambah kepesertaan yang selama ini belum tercover,” pungkas Nanik. (Had)
Komentar