 |
| Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI. (Dok/Istimewa). |
“Saya lihat sementara ini, PMI yang berangkat didominasi dari Blitar wilayah selatan. Karena itu, hari ini kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan langsung masalah yang dihadapi warganya,” ujar Nurhadi saat memberikan edukasi terkait pelayanan pengaduan calon PMI dan klaim jaminan sosial di Aula Sumaji, Blitar, Sabtu (20/9/2025).
Dalam forum yang dihadiri puluhan kepala desa tersebut, Nurhadi menekankan bahwa kepala desa harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran. Melalui forum ini, para kades juga dapat berinteraksi langsung dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (dulunya BP2MI) dan BPJS Ketenagakerjaan.
Legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Kabupaten Tulungagung, Kediri, dan Blitar) itu juga menilai perubahan status BP2MI menjadi kementerian adalah langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan perlindungan PMI. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa instan.
“Kita butuh waktu dan proses. Tugas saya sebagai anggota Komisi IX adalah memastikan anggaran terserap tepat sasaran dan kebijakan benar-benar melindungi PMI, termasuk keamanan pemberangkatan,” tegas Nurhadi yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala desa berbagi pengalaman terkait berbagai persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian pun memberikan contoh praktik baik dari daerah lain yang dinilai berhasil mencegah persoalan serupa.
“Tadi sudah ada interaksi yang positif. Para kades bisa belajar dari praktik baik di kabupaten lain, misalnya bagaimana desa ikut aktif mencegah permasalahan sosial akibat keberangkatan PMI,” tambahnya.
Nurhadi berharap, melalui edukasi ini pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut aktif dalam sistem perlindungan PMI sejak proses keberangkatan hingga pemenuhan hak jaminan sosial. (Had)
Komentar