Said Abdullah Instruksikan Kantor PDIP Jadi Rumah Pengaduan Masyarakat

Baca Juga

MH. Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menegaskan komitmen partainya untuk memastikan para legislator dari tingkat pusat hingga daerah benar-benar bekerja optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat. Penegasan ini disampaikan di tengah meningkatnya tuntutan publik agar wakil rakyat hadir dan berpihak pada kebutuhan konstituen.

Menurut Said, partai politik tidak bisa hanya dipandang sebagai wadah politik semata, tetapi juga organisasi publik yang memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat.

“Kami menyadari parpol sebagai organisasi publik memiliki kewajiban menyerap aspirasi dan tuntutan rakyat secara nyata,” tegasnya, Selasa (10/9/2025).

Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menyiapkan mekanisme evaluasi ketat terhadap kinerja seluruh legislator fraksi PDI Perjuangan di DPRD kabupaten/kota hingga provinsi. Evaluasi ini akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan lima aspek utama.

Pertama, setiap legislator wajib memiliki rumah aspirasi yang berfungsi menampung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Rumah aspirasi ini, kata Said, menjadi barometer sejauh mana aduan rakyat ditindaklanjuti secara serius.

Kedua, para legislator dituntut untuk disiplin menjalankan tugas kedewanan, mulai dari hadir dalam rapat, aktif dalam penyusunan peraturan daerah, hingga mengawasi OPD mitra kerja dan penggunaan APBD.

Ketiga, komunikasi publik menjadi aspek penting yang harus dijalankan. Legislator diharapkan mampu menyampaikan hasil kerja politiknya secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial, agar publik mengetahui capaian dan kontribusi mereka.

Keempat, konsistensi mendukung program prioritas pemerintah yang terbukti pro-rakyat juga menjadi tolok ukur evaluasi. Said menegaskan, legislator harus memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kelima, loyalitas kader terhadap partai turut menjadi indikator utama. Legislator diwajibkan aktif mengikuti kegiatan partai di semua tingkatan, mulai dari PAC, DPC, hingga DPD, demi menjaga soliditas internal dan memperkuat hubungan dengan konstituen di akar rumput.

Lebih lanjut, Said Abdullah juga menginstruksikan seluruh pengurus PDIP Jawa Timur, dari tingkat ranting hingga DPD, untuk membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi kinerja legislator nantinya akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Dengan begitu, partai hadir langsung di tengah rakyat, bukan hanya saat pemilu,” pungkas Said Abdullah. (Zi)