Anggota DPD RI Ning Lia Dorong Presiden Prabowo Bentuk Badan Khusus Pengembangan Madura

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jatim saat bertemu dengan Mahasiswa UINSA di Kantor DPD Jawa Timur di Surabaya.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Dorongan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura kian menguat. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, menilai langkah tersebut paling realistis dan strategis untuk mempercepat kemajuan Pulau Madura. Hal itu menjadi salah satu topik diskusi saat Ning Lia bertemu dengan mahasiswa Madura beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, kesenjangan pembangunan antara Madura dan kawasan lain di Jawa Timur sudah terlalu lama terjadi. Karena itu, dibutuhkan lembaga khusus yang bekerja di bawah koordinasi langsung Presiden.

“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan lintas sektor. Masalahnya kompleks dan butuh koordinasi langsung di bawah Presiden,” ujar Ning Lia dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Ning Lia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat kabupaten di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, dan listrik belum merata. Karena itu, badan khusus dibutuhkan untuk menutup kesenjangan wilayah,” tegasnya.

Madura, kata Ning Lia, menyimpan potensi ekonomi besar dari sektor garam, perikanan, migas, hingga wisata bahari. Namun sebagian besar belum tergarap optimal.

“Banyak investor ragu karena terbatasnya infrastruktur dan tumpang tindih regulasi daerah,” ujarnya.

Dengan adanya badan khusus, pemerintah dapat membuka ruang investasi yang lebih cepat dan terkoordinasi, serta membangun kawasan ekonomi strategis terutama di sekitar Jembatan Suramadu.

Ning Lia menilai selama ini banyak program kementerian di Madura berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi.

“Empat kabupaten di Madura memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang kuat. Lembaga di bawah Presiden bisa menyatukan arah dan memastikan anggaran nasional tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi kelautan Madura yang belum dikelola dengan teknologi modern.

“Diperlukan industrialisasi perikanan dan sistem logistik laut yang efisien agar nelayan tidak terus bergantung pada harga musiman,” ujar Ning Lia.

Selain itu, ribuan pesantren di Madura menurutnya dapat menjadi kekuatan ekonomi baru.

“Pesantren bisa menjadi motor ekonomi jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri,” tambahnya.

Jembatan Suramadu, lanjut Ning Lia, belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Madura.

“Badan khusus dapat memastikan Suramadu menjadi pusat pertumbuhan baru, dengan kawasan industri, logistik, dan pariwisata,” paparnya.

Ia juga menekankan potensi energi di Madura, seperti gas alam dan energi terbarukan (angin serta surya).

“Lembaga ini bisa mengatur sinergi eksplorasi energi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurut Ning Lia, pembentukan badan khusus juga menjadi bentuk keadilan sosial bagi masyarakat Madura yang telah lama menantikan perhatian pemerintah pusat.

“Tanpa badan khusus, arah pembangunan Madura akan berubah-ubah setiap kali ganti pejabat atau menteri. Keppres dari Presiden Prabowo akan menjadi jaminan keberlanjutan program,” tegasnya.

Gagasan Ning Lia ini sejalan dengan pandangan sejumlah tokoh dan legislator asal Dapil Madura. Dua Anggota DPR RI, Willy Aditya dan Syafiuddin, sebelumnya juga menyerukan pembentukan lembaga serupa.

Dukungan turut datang dari KH. Mohammad Nasih Aschal (Anggota DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (Anggota DPRD Sumenep), serta Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura).

Mereka sepakat bahwa Badan Khusus Pengembangan Madura merupakan langkah strategis dan realistis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Had)