Oleh: Dr. A. Effendy Choirie
Ketua Umum DNIKS | Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
Abstrak
Lensajatim.id, Opini- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. APEC merupakan forum ekonomi strategis yang terdiri dari 21 negara anggota, mewakili 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 50% perdagangan global, dan sekitar 2,9 miliar penduduk.
Bagi Indonesia, APEC bukan hanya ajang kerja sama ekonomi, tetapi juga sarana memperjuangkan kesejahteraan sosial rakyat. Keberhasilan Indonesia dalam forum ini akan sangat bergantung pada kemampuan mengarahkan manfaat ekonomi global agar berpihak pada rakyat kecil — terutama pelaku UMKM, pekerja informal, dan masyarakat menengah bawah.
Pendahuluan
Tujuan utama APEC adalah mendorong liberalisasi perdagangan, integrasi ekonomi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam, potensi maritim, dan bonus demografi, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadikan APEC sebagai wadah memperkuat agenda kesejahteraan sosial nasional.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu memastikan bahwa integrasi ekonomi kawasan tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga memberikan keadilan ekonomi bagi negara berkembang. APEC, yang beranggotakan kombinasi negara maju dan berkembang, harus menjadi forum bagi Indonesia untuk menyuarakan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.
Anggota APEC
Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong SAR, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Selandia Baru, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Kepentingan Indonesia dalam APEC
1. Perdagangan Internasional — Sekitar 80% perdagangan Indonesia melibatkan negara-negara anggota APEC.
2. Investasi dan Teknologi — Lebih dari 60% investasi langsung (FDI) ke Indonesia berasal dari kawasan APEC.
3. UMKM dan Digitalisasi — Sebanyak 65 juta UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan perlu dukungan digitalisasi agar mampu bersaing di pasar global.
Data Perdagangan Utama Indonesia dengan Negara APEC (USD miliar)
Tiongkok: 127
Amerika Serikat: 39
Jepang: 33
Korea Selatan: 21
Singapura: 27
Tantangan bagi Indonesia
Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:
Ketergantungan terhadap impor teknologi dan pangan.
Tekanan terhadap UMKM akibat dominasi korporasi global.
Kesenjangan digital dan perlindungan sosial yang belum merata.
Risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa nilai tambah nasional.
Strategi Nasional
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu menjalankan strategi ekonomi dan sosial yang berpihak kepada rakyat, antara lain:
1. Diplomasi Ekonomi Pro-Rakyat – Menegosiasikan kebijakan perdagangan yang berpihak pada sektor produktif rakyat.
2. Hilirisasi SDA dan Industrialisasi Nasional – Mendorong nilai tambah dalam negeri agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah.
3. Penguatan Ekonomi Maritim dan Ekonomi Biru – Mengoptimalkan potensi laut untuk kesejahteraan pesisir.
4. Transformasi Digital UMKM dan Desa – Mempercepat digitalisasi agar UMKM lebih kompetitif.
5. Filantropi Sosial dan Penguatan CSR serta ZISWAF – Mendorong peran sosial sektor swasta dan lembaga keagamaan dalam kesejahteraan.
6. Kedaulatan Pangan, Energi, dan Teknologi – Mewujudkan kemandirian nasional di sektor strategis.
Kerangka Kebijakan
Ekonomi: Hilirisasi, industri strategis, dan digitalisasi.
Sosial: Bantuan sosial produktif dan perluasan jaminan sosial nasional.
SDM: Penguatan vokasi dan penguasaan teknologi.
Kedaulatan: Kemandirian energi, pangan, dan maritim.
Institusi: Reformasi fiskal dan pemberantasan korupsi.
Penutup
KTT APEC menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan ekonomi yang berkeadilan di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia harus memastikan bahwa arus globalisasi dan perdagangan bebas memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya bagi segelintir elit ekonomi.
Dengan visi “Sejahtera untuk Semua,” Indonesia dapat tampil sebagai kekuatan moral dan sosial yang memperjuangkan keadilan, distribusi kesejahteraan, serta penghapusan kemiskinan.
Ekonomi seharusnya untuk manusia — bukan manusia untuk ekonomi. Sejahtera untuk Semua.
Komentar