 |
| Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati saat sambutan dalam acara kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu.(Dok/Istimewa). |
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Ia berharap generasi muda ikut terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat.
“Pemuda hari ini bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga pengawas moral demokrasi. Kami berharap mereka berani menolak politik uang dan ikut memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan,” ujar Dian dalam sambutannya, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, penguatan kelembagaan pengawas Pemilu menjadi fondasi penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Bawaslu, kata Dian, memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu berlangsung berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak hanya memperkuat sistem, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas di tubuh lembaga pengawas. Pengawasan yang kuat lahir dari SDM yang profesional, independen, dan bebas intervensi,” tegasnya.
Dalam program penguatan kelembagaan yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terdapat delapan bidang rencana strategis yang menjadi fokus perubahan, yakni akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, penguatan manajemen kelembagaan dan modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan. Dari delapan bidang tersebut, Bawaslu Kota Mojokerto terpilih sebagai pilot project bidang Modernisasi Birokrasi, dengan fokus utama pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola organisasi.
Modernisasi birokrasi itu diwujudkan melalui empat inovasi aplikasi digital, yakni E-Arsip, Sistem Internal Satu Pintu (SISP), Info Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Info PPPS), serta Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan (ABK & Anjab). E-Arsip berfungsi menyimpan dan mengelola dokumen secara digital sesuai Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis. SISP dikembangkan sebagai portal terpadu untuk mempercepat proses kerja sekretariat dan memperkuat transparansi lembaga. Sementara Info PPPS memberi akses langsung kepada masyarakat untuk memantau penanganan pelanggaran Pemilu secara terbuka, dan ABK & Anjab membantu menganalisis beban kerja agar kinerja lembaga semakin efisien dan proporsional.
Dian menyebut empat inovasi tersebut sebagai bentuk nyata transformasi birokrasi Bawaslu menuju sistem yang efisien dan modern.
“Melalui digitalisasi, Bawaslu bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan transparan. Ini bukan hanya soal efektivitas kerja, tapi juga membangun kepercayaan publik bahwa pengawas Pemilu benar-benar independen,” jelasnya.
Selain penguatan sistem kelembagaan, Bawaslu Kota Mojokerto juga melanjutkan berbagai agenda pasca Pemilu dan Pilkada 2024, di antaranya Literasi Demokrasi, Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Pengawasan Partai Politik Berkelanjutan, Pengawasan Partisipatif, Jumat Sehati dan Jumpa Berlian, serta Pembuatan Posko Aduan Masyarakat. Posko Aduan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu secara langsung ke kantor Bawaslu di Jl. Joko Tole No.1, Magersari, maupun secara daring melalui kanal resmi lembaga tersebut.
Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Kota Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat integritas, modernisasi birokrasi, dan partisipasi publik. Dian menegaskan, modernisasi bukan sekadar pembenahan internal, tetapi bagian dari perjuangan memperkokoh demokrasi Indonesia.
“Ketika Bawaslu bekerja profesional dan berintegritas, masyarakat akan percaya bahwa hasil Pemilu benar-benar mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Itulah esensi pengawasan yang demokratis,” pungkasnya. (Had)
Komentar