 |
| Irma Suryani, Anggota Komisi IX DPR RI.(Dok/Istimewa). |
Menurut Irma, rendahnya penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran kerap terjadi, terutama ketika waktu pelaksanaan program sudah terbatas.
“Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka akan ada anggaran yang menjadi silpa (sisa pagu anggaran). Secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah atau Kementerian Keuangan, karena tidak mungkin direlokasi ke kementerian atau program lain. Sisa waktu kerja tinggal satu bulan, sementara Desember sudah tutup buku,” jelas Irma, Rabu (15/10/2025).
Untuk diketahui, hingga September 2025, BGN tercatat sebagai lembaga dengan serapan anggaran terendah, yakni hanya 16,9 persen atau sekitar Rp19,7 triliun. Angka ini berada di bawah Kementerian Pertanian yang memiliki serapan 32,8 persen, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan serapan 48,2 persen.
Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, menurut Irma, mencerminkan bahwa program Makan Bergizi Gratis belum berjalan optimal sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Melihat kenyataan ini, saya khawatir hal serupa akan terjadi lagi tahun depan,” ujarnya.
Irma berharap agar pemerintah, khususnya BGN, dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar penggunaan anggaran di tahun berikutnya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Mudah-mudahan tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai, anggaran bisa terserap dengan baik. Sebab, dalam hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) awal Oktober lalu, diketahui anggaran MBG sebesar Rp268 triliun, dan ada tambahan cadangan Rp69 triliun. Saya hanya khawatir anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat proses evaluasi masih terus berjalan,” pungkasnya.
Dengan serapan anggaran yang masih rendah, Irma menegaskan perlunya langkah konkret dari BGN agar pelaksanaan program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. (Had)
Komentar