IMM Jatim Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah, Neng Lia Apresiasi Semangat Kritis dan Solutif Mahasiswa

Baca Juga

Pengurus IMM Jatim saat bertemu dengan Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jatim di Kantor DPD RI Jatim di Surabaya.(Dok/Istimewa).

Lansajatim.id, Surabaya— Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra solutif dan strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan antara pengurus IMM Jatim dan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Neng Lia Istifhama, di kantor DPD RI Jawa Timur, Minggu (5/10) sore.

Pertemuan yang dimulai pukul 16.00 WIB itu dihadiri jajaran pengurus IMM Jatim, di antaranya Ketua Umum Devi Kurniawan, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik Akhlis Nastainul F., Sekretaris Bidang Hikmah M. Syahrul R., Ketua Bidang Media Mumtadz Zaid bin Tsabit, serta sejumlah pengurus lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, IMM Jatim menyampaikan empat aspirasi utama. Pertama, menolak pembatasan kuota mahasiswa di kampus berstatus PTNBH. Kedua, mendorong hadirnya media validasi informasi Jawa Timur melalui kanal Instagram @jatim24jam. Ketiga, persiapan Tanwir Nasional IMM di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 29 Oktober 2025, yang rencananya dihadiri Wakil Presiden, Kapolri, Gubernur Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya. Keempat, rencana penyelenggaraan diskusi strategis terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMD, dan industri rokok.

Dalam sambutannya, Neng Lia Istifhama mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Jawa Timur sebagai tuan rumah Tanwir Nasional IMM, forum tertinggi kedua setelah Muktamar Muhammadiyah.

“Kita bersyukur Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah Tanwir Nasional IMM. Ini bukti kepercayaan nasional terhadap teman-teman IMM Jatim, sekaligus tanggung jawab besar untuk berkolaborasi dengan pemerintah,” ujar Lia.

Menurut Lia, mahasiswa harus menjadi mitra konstruktif pemerintah, bukan pihak yang hanya konfrontatif terhadap kebijakan publik. Ia menilai kritik yang dilandasi niat baik justru menjadi bentuk kepedulian terhadap negeri.

“Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dikawal dan dievaluasi. Kita dukung penuh gagasan Presiden Prabowo Subianto karena ini program mulia untuk menekan gizi buruk dan menggerakkan UMKM lokal. Tapi evaluasi itu penting agar pelaksanaannya makin aman dan berkualitas,” katanya.

Lia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di lapangan, terutama setelah muncul kasus keracunan makanan di Bojonegoro dan Ngawi yang disebabkan lemahnya kontrol dapur massal.

“Bayangkan satu dapur untuk 3.000 anak, tentu berisiko jika kebersihan tidak terjaga. Itu sebabnya kita butuh kontrol yang disiplin, bukan menyalahkan, tapi memperbaiki,” tegasnya.

Selain itu, Lia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi publik agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks dan provokasi.

“Kalau masyarakat merasa tidak dipedulikan, mereka bisa berbalik. Maka komunikasi yang empati dan media yang valid jadi kunci. Kita ingin masyarakat merasa diperhatikan, bukan ditinggalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum IMM Jatim Devi Kurniawan menegaskan kesiapan organisasinya untuk menjadi kontrol sosial yang cerdas dan partner strategis pemerintah.

“IMM Jatim tidak hanya turun ke jalan, tapi juga hadir dengan gagasan dan solusi. Mahasiswa tidak pernah turun dengan cara anarkis. Kalau IMM turun, pasti ada orasi, naskah ideologis, dan teaterikalnya. Kami berjuang lewat pikiran dan etika,” tegas Devi. (Had)