Senator Ning Lia Apresiasi Kebijakan Humanis Wali Kota Surabaya: Bebaskan Siswa dari Jeratan Ijazah Tertahan

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jatim.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Kebijakan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang memastikan tidak ada lagi kasus siswa SMA/SMK kesulitan karena ijazahnya ditahan mulai tahun 2026 mendapat apresiasi tinggi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai pembahasan Rancangan APBD 2026. Pemkot berkomitmen memberikan bantuan Rp350 ribu per siswa setiap bulan bagi mereka yang bersekolah di lembaga swasta, khususnya dari kalangan keluarga kurang mampu.

“Kalau sekolah negeri sudah dijamin pemerintah. Tapi yang swasta ini banyak warga Surabaya sendiri, jadi mereka berhak mendapat bantuan,” ujar Eri.

Menanggapi hal itu, Senator Ning Lia menilai langkah Pemkot Surabaya tersebut sangat humanis dan pro rakyat. Menurutnya, meski pendidikan menengah berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepedulian Pemkot Surabaya terhadap warganya patut diapresiasi.

“Ini kebijakan yang sangat humanis. Walikota turun tangan di sektor yang sebenarnya bukan tanggung jawab Pemkot, tapi karena melihat kondisi warganya, beliau tetap membantu. Ini langkah luar biasa,” tutur Ning Lia, Kamis (9/10/2025).

Perempuan yang juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial keagamaan itu menegaskan, praktik penahanan ijazah masih kerap terjadi karena masalah administrasi dan tunggakan biaya sekolah. Padahal, dampaknya sangat besar terhadap masa depan siswa.

“Jika dibiarkan, yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda. Ijazah itu sangat penting, baik untuk melanjutkan kuliah maupun mencari pekerjaan,” tegasnya.

Menurut Ning Lia, penahanan ijazah sama saja menutup kesempatan anak untuk maju. Tanpa dokumen itu, mereka sulit melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja yang layak.

“Efek domino dari penahanan ijazah bisa ke mana-mana. Anak kehilangan peluang, keluarga kehilangan harapan,” katanya.

Karena itu, Lia menilai kebijakan Wali Kota Surabaya adalah contoh nyata kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia juga mengimbau pihak sekolah untuk mendukung kebijakan tersebut.

“Yang dikedepankan di sini adalah kepentingan rakyat, terutama warga kurang mampu. Sekolah juga seharusnya ikut membantu mewujudkan niat baik pemerintah kota,” ujarnya.

Ning Lia berharap kebijakan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga menjadi pemicu peningkatan ekonomi keluarga.

“Ketika anak bisa melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak, otomatis derajat ekonomi keluarga akan naik. Secara makro, ini juga berdampak positif bagi perekonomian Surabaya,” pungkasnya. (Had)