![]() |
| Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur dalam sebuah rapat.(Dok/Istimewa). |
“Walaupun tetap dikelola secara resmi oleh Pertamina, masyarakat bisa berperan sebagai mitra aktif. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang pemberdayaan dan tanggung jawab sosial,” ujar Senator Lia Istifhama, di Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Lia menilai, kemitraan antara Pertamina dan masyarakat dalam bentuk pangkalan elpiji resmi akan membantu mencegah praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi. Ia menegaskan, dengan adanya mitra lokal yang terverifikasi dan bekerja sesuai standar Pertamina, pengawasan akan lebih mudah dilakukan dan manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Bayangkan jika setiap daerah memiliki mitra lokal yang terverifikasi dan menjalankan sistem sesuai prosedur. Maka masyarakat tidak akan kesulitan lagi mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar,” tuturnya.
Selain itu, Lia menyoroti pentingnya transparansi data dan pengawasan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilainya krusial agar distribusi elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini juga mendorong Pertamina dan pemerintah daerah membuka ruang pembinaan serta edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki semangat wirausaha agar bisa diberdayakan menjadi agen atau mitra resmi elpiji 3 kg.
“Jangan hanya melihat dari sisi regulasi, tapi juga dari potensi sosial ekonomi. Dengan kemitraan yang inklusif, kita bukan hanya mengatur distribusi gas, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ning Lia menekankan bahwa kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat kecil harus menjadi agenda bersama lintas sektor. Ia berharap Pertamina terus berinovasi dalam pola distribusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Distribusi elpiji yang adil bukan hanya soal pasokan, tetapi tentang rasa keadilan bagi rakyat kecil. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka ikut memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sistem ini tetap berjalan baik,” pungkasnya. (Had)


Komentar