Anggota DPD RI Ning Lia Minta Pemerintah Serius Tangani Kesenjangan Sekolah Inklusi dan Kesejahteraan Guru

Baca Juga

Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya— Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kembali menegaskan komitmennya terhadap isu pendidikan inklusif dan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, sistem sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketersediaan jenjang pendidikan bagi siswa difabel.

“Jangan sampai anak-anak difabel bisa bersekolah di jenjang SMP karena ada sekolah inklusi, tapi ketika mereka ingin melanjutkan ke SMA, ternyata di wilayah tersebut tidak tersedia sekolah yang mendukung kebutuhan mereka,” ujar Ning Lia, sapaan akrabnya, Selasa (04/11/2025) 

Senator asal Jatim itu menilai bahwa pendidikan inklusi bukan hanya sekadar membuka akses bagi peserta didik difabel, melainkan juga soal keberlanjutan dan konsistensi kebijakan di setiap jenjang pendidikan. Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya.

Selain pendidikan inklusi, Lia juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya antara guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kalau kita bicara sertifikasi guru, datanya cukup mencolok. Guru di bawah Kemendikbud sudah mencapai sekitar 65 persen, sementara guru Kemenag masih di angka sekitar 30 persen. Ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan yang harus segera ditangani,” jelasnya.

Ia menilai, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada motivasi dan kinerja tenaga pendidik, padahal guru merupakan pilar utama dalam dunia pendidikan. Karena itu, negara perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang sama tanpa membedakan instansi induknya.

“Guru Kemenag dan Kemendikbud sama-sama mendidik anak bangsa. Maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang setara,” tegasnya.

Lia juga menekankan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan teknis semata. Diperlukan empati dan komitmen moral dari para pengambil kebijakan agar setiap regulasi benar-benar berpihak pada manusia, bukan sekadar angka dan data.

“Kalau kita ingin menciptakan pendidikan yang berkeadilan, maka setiap kebijakan harus berpihak pada manusia, bukan hanya angka dan data. Anak-anak difabel, guru, semua mereka adalah bagian dari masa depan bangsa ini,” pungkasnya penuh keyakinan. (Had).