![]() |
| Pelatihan yang diikuti oleh 201 Kades se Kabupaten Sumenep di IKN Kalimantan Timur.(Dok/Istimewa). |
Kegiatan ini berlangsung pada 6–9 November 2025 di Balikpapan, Penajam Paser Utara, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program tersebut mendapat arahan langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM serta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam agenda pelatihan, para peserta dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah desa dan koperasi sukses nasional seperti Desa Tengin Baru (inovasi layanan publik), Desa Sukaraja (pengelolaan emisi karbon), dan Desa Sidorejo (juara lomba desa Kaltim 2025). Mereka juga akan berkunjung ke kawasan IKN dan Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara, lalu menutup kegiatan dengan family gathering di Kota Samarinda.
Ketua PKDI Sumenep, Abdul Hayat atau Haji Obet, menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan ditanggung secara mandiri tanpa menggunakan dana APBDes. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk dukungan nyata kepala desa terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih.
“Ini murni inisiatif kepala desa. Anggarannya tidak membebani APBDes, semua dari dana pribadi, semangat kita bersama,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11).
Menanggapi sejumlah komentar warganet di media sosial, Haji Obet menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika publik yang wajar. “Cocok ya bagus, tidak cocok juga tidak apa-apa. Tidak mungkin menjelaskan satu per satu,” katanya santai.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, bersama pejabat Kementerian Koperasi dan UKM RI. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Sumenep dan Kemenkop RI tentang akselerasi program Koperasi Merah Putih.
Adapun materi pelatihan meliputi Merdeka Melayani, Desa Mandiri & Koperasi Merah Putih, Good Governance dan Kolaborasi Lintas Daerah, serta Infrastruktur Hijau & Ketahanan Pangan.
Haji Obet menegaskan, seluruh kepala desa memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan asal daratan maupun kepulauan. “Yang berkenan ikut, alhamdulillah. Yang tidak ikut juga tidak masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada 2024. Saat itu, sebanyak 328 kepala desa mengikuti studi banding ke Bandung menggunakan APBDes sebesar Rp7,5 juta per desa. “Kalau tahun ini, murni biaya mandiri dari masing-masing kepala desa,” tandasnya. (Yud/Had)


Komentar