 |
| Rasidi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Forum yang mengusung tema “Mengawal Kebijakan Publik untuk Kemaslahatan Umat” ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju Konferensi Cabang (Konfercab) NU Sumenep. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh gagasan, serta dihadiri berbagai unsur penting mulai dari pengurus PCNU, lembaga dan badan otonom (Banom), Majelis Wakil Cabang (MWCNU), Pengurus Ranting (PRNU), para kiai dan pimpinan pondok pesantren, akademisi, politisi, aktivis, pelaku usaha, birokrat, hingga masyarakat Nahdliyin.
Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan kebijakan publik di Kabupaten Sumenep benar-benar berpihak pada kepentingan umat.
Dalam kesempatan itu, Rasidi, yang dikenal sebagai salah satu kader muda terbaik Nahdlatul Ulama sekaligus anggota DPRD Sumenep, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren di Kabupaten Sumenep.
“Peran pesantren bagi bangsa dan masyarakat sangat besar. Karena itu, kita harus memastikan peran besar ini didukung oleh payung hukum yang kuat di tingkat daerah. Perda Pesantren ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk kemaslahatan umat,” ujar Rasidi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep.
Ia menekankan bahwa pondok pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga benteng moral, sosial, dan kebangsaan yang turut menentukan arah masa depan Sumenep. Dengan adanya dukungan regulasi yang memadai, pesantren akan memperoleh pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan yang layak dari pemerintah daerah.
Komitmen Rasidi terhadap Perda Pesantren tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menegaskan kesiapannya membawa usulan tersebut ke Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, sebagai langkah konkret memperjuangkan aspirasi kalangan pesantren.
“Kami berkomitmen penuh. Usulan Perda Pesantren ini akan kami bawa dan perjuangkan di Sidang Paripurna DPRD. Kami akan berupaya agar regulasi ini segera terwujud demi keberlangsungan dan kemajuan pesantren di Sumenep,” tegasnya, yang disambut dengan apresiasi dari para peserta forum Rembuk Nahdliyin.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman bagi kader Nahdlatul Ulama, baik yang berada di lembaga pemerintahan maupun di tengah masyarakat, untuk terus mengawal dan memengaruhi arah kebijakan publik di Kabupaten Sumenep. (Yud/Had)
Komentar