![]() |
| Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Ning Lia, sapaan akrabnya, menilai kebijakan tersebut menunjukkan arah pembangunan pertanian yang tepat dan berkelanjutan. “Saya melihat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras tahun ini mencapai 34 juta ton dan cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ini pencapaian bersejarah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), pencapaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan reformasi tata kelola pupuk dan peningkatan efisiensi produksi pertanian nasional. Ning Lia menyebut, diskon pupuk 20 persen bukan hanya membantu menekan biaya produksi, tapi juga meningkatkan semangat dan produktivitas petani di berbagai daerah. “Sebagai wakil daerah, saya melihat langsung keluhan petani soal biaya produksi. Kebijakan ini jelas memberi napas segar bagi mereka,” tegasnya.
Peraih penghargaan Wakil Rakyat Terpopuler versi ARCI itu juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran. Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat data petani serta kelompok tani penerima manfaat. “Kebijakan ini adalah momentum emas. Jika dijalankan konsisten, Indonesia bisa segera mencapai swasembada pangan yang mandiri dan tangguh. Ketahanan pangan bukan hanya tentang beras, tapi tentang kemandirian bangsa,” ucapnya.
Selain kebijakan pupuk, Ning Lia turut menyoroti kemajuan mekanisasi pertanian nasional yang kini mencapai 2,1 HP per hektare, setara dengan Thailand. Menurutnya, ini menandakan transformasi pertanian modern semakin nyata. Ia juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini berada di angka 124,36, menunjukkan kesejahteraan petani yang semakin membaik. “Petani adalah tulang punggung bangsa. Ketika mereka sejahtera, ekonomi desa bergerak, dan kedaulatan pangan menjadi kenyataan,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Ali Jami menjelaskan bahwa reformasi tata kelola pupuk menjadi pilar utama dalam kebijakan baru ini. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah memangkas 145 regulasi menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen dengan petani secara langsung. Hasilnya, harga pupuk bersubsidi turun hingga 20 persen, sementara sistem distribusi menjadi lebih cepat dan transparan. “Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis. Sekarang lebih efisien, sederhana, dan langsung menyentuh petani,” terangnya.
Kebijakan ini langsung berdampak positif di lapangan. Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Jekvy Hendra, menyebut penebusan pupuk meningkat tajam hingga 78.000 petani per hari sejak penurunan harga diumumkan pada 22 Oktober 2025. Sementara PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi tetap aman, dengan cadangan mencapai 1,1 juta ton, cukup untuk kebutuhan 43 hari ke depan.
Dengan kombinasi kebijakan pupuk murah, stok pangan kuat, dan mekanisasi pertanian yang meningkat, Indonesia kini berada di jalur menuju kemandirian pangan. Senator Lia Istifhama optimistis, visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukan sekadar janji, melainkan target yang dapat segera terwujud. (Had)


Komentar