 |
| Ning Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI.(Dok/Istimewa). |
Menurut politisi perempuan yang akrab disapa Ning Dini, pendistribusian bantuan tidak cukup hanya mengejar kecepatan, tetapi wajib mengikuti prosedur yang menjamin keamanan, kelayakan, serta keadilan bagi para penerima manfaat.
“Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan, tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan,” kata Ning Dini, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Dini sebagai respons atas temuan adanya sejumlah bantuan makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari helikopter dalam proses distribusi ke wilayah terdampak bencana.
Ia menegaskan, metode penjatuhan bantuan dari udara (air drop) hanya dapat dijadikan opsi terakhir dalam kondisi darurat ekstrem, yakni ketika akses darat maupun laut benar-benar tidak memungkinkan. Itupun harus disertai standar kemasan yang sesuai agar logistik tidak rusak saat sampai di darat.
“Dalam kondisi normal atau saat akses darat dan laut memungkinkan, pendistribusian harus dilakukan melalui jalur yang aman dengan melibatkan aparat lokal serta pemerintah daerah,” tegas Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Versi Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN).
Lebih lanjut, Ning Dini menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wajib memastikan setiap paket bantuan sampai ke tangan penerima akhir dalam kondisi layak. Hal itu termasuk melalui pengecekan mutu sebelum diserahkan serta membuka ruang pengaduan apabila ditemukan bantuan rusak atau tidak layak konsumsi.
Selain aspek kualitas, ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Ke depan, akan semakin banyak penyaluran bantuan seiring bertambahnya jumlah korban, sementara di sisi lain akses ke banyak wilayah juga masih sulit,” ujarnya.
Ning Dini pun meminta pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta BPBD di daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan berbasis wilayah terdampak secara rinci dan berkelanjutan. Menurutnya, diperlukan data real-time yang mencatat kebutuhan spesifik setiap wilayah, mulai dari jumlah pengungsi, akses jalan yang terputus, hingga kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda.
“Karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda, maka distribusi sebaiknya dikoordinasikan melalui BPBD dan pemerintah lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat serta relawan, agar bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Mengingat jumlah korban yang terus meningkat serta masih banyak wilayah yang belum dapat dijangkau dan berdampak pada terganggunya distribusi bantuan, Dini juga mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara serius kemungkinan penetapan status bencana nasional.
Menurutnya, penetapan status tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategis untuk mengoptimalkan akses terhadap sumber daya nasional, mulai dari personel, logistik, hingga anggaran, termasuk dukungan lintas provinsi.
“Status bencana nasional juga akan memudahkan koordinasi dan mempercepat proses tanggap darurat maupun pemulihan,” pungkasnya. (Red)
Komentar