Lia Istifhama Bahas Peluang CAGR Dana Haji Dua Digit, BPKH Paparkan Skema Investasi Bersama Danantara

Baca Juga

Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menanyakan peluang peningkatan Compound Annual Growth Rate (CAGR) dana haji agar dapat mencapai dua digit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPD RI, Jakarta.

Pertanyaan tersebut disampaikan Lia setelah mencermati capaian CAGR dana haji sebesar 6,58 persen. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan pengelolaan dana yang cukup aman dan positif, namun belum dapat dikategorikan sebagai kinerja investasi yang kuat karena belum menyentuh kisaran 10 persen.

“Yang perlu dijelaskan adalah sejauh mana potensi peningkatan CAGR ke depan, serta apa saja kendala yang membuatnya belum mencapai dua digit,” ujar Lia Istifhama dalam forum RDP.

Lia mempertanyakan apakah keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh iklim investasi, keterbatasan pengelolaan sektor-sektor produktif, atau karena penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan dana haji.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menjelaskan bahwa dana haji memiliki karakter khusus sebagai dana umat yang harus dijaga stabilitas dan likuiditasnya. Karena itu, BPKH tidak menempatkan seluruh portofolio pada instrumen berimbal hasil tinggi.

“Secara teori, peluang imbal hasil dua digit memang ada. Namun dana haji tidak bisa dikelola secara spekulatif. Kami lebih mengutamakan kualitas dan keamanan investasi,” jelas Arief.

Ia menambahkan, salah satu strategi penguatan investasi dilakukan melalui kolaborasi dengan Danantara, khususnya dalam pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi. Dalam skema tersebut, Danantara berperan sebagai pihak yang membeli aset, termasuk hotel, sementara BPKH menjalankan fungsi pengelolaan dan operasional.

Model kerja sama ini, menurut BPKH, dirancang untuk memperkuat struktur permodalan, meminimalkan risiko langsung terhadap dana haji, serta menciptakan nilai manfaat jangka panjang bagi jamaah.

Selain itu, BPKH juga mengoptimalkan peran BPKH Limited, anak perusahaan milik penuh BPKH di Arab Saudi, sebagai penguat ekosistem layanan haji dan umrah melalui investasi berbasis syariah di sektor transportasi, katering, dan digitalisasi layanan.

Menutup pembahasan, Lia Istifhama menegaskan bahwa peningkatan imbal hasil dana haji tetap penting, namun harus berjalan seiring dengan keamanan dana umat, keadilan jamaah, dan keberlanjutan sistem haji nasional. (Red)