Senator Lia Istifhama Siap Kawal Aspirasi PERSI Terkait Tiga Isu Penting Rumah Sakit Swasta

Baca Juga

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama saat berdiskusi dengan Ketua PERSI Jawa Timur, dr. Bangun Trapsila Purwaka.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis yang disampaikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Aspirasi tersebut dinilai mendesak karena menyangkut keberlangsungan operasional rumah sakit swasta di Indonesia, terutama di tengah dinamika kebijakan pembiayaan dan standar layanan kesehatan nasional.

Ketua PERSI Jawa Timur, dr. Bangun Trapsila Purwaka, mengungkapkan terdapat tiga persoalan utama yang saat ini menjadi perhatian serius rumah sakit swasta. Ketiga isu tersebut hingga kini belum dilengkapi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang komprehensif, sehingga memicu ketidakpastian dalam pengelolaan layanan.

Isu pertama berkaitan dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Menurut dr. Bangun, implementasi KRIS berpotensi menimbulkan tekanan berat bagi rumah sakit yang belum siap secara infrastruktur maupun pembiayaan.

“Jika seluruh rumah sakit dipaksa mengikuti standar KRIS tanpa tahapan yang realistis, banyak rumah sakit—utamanya swasta dan keagamaan—berisiko tidak mampu bertahan dan akhirnya tutup,” ujarnya. Karena itu, ia menekankan perlunya penyesuaian bertahap serta dukungan regulasi yang adil dan aplikatif.

Persoalan kedua menyangkut kebijakan rumah sakit berbasis kompetensi. Hingga kini, regulasi pengelompokan dan penilaian kompetensi rumah sakit dinilai belum diatur secara rinci. Ketiadaan acuan teknis membuat pelaksana kebijakan di lapangan menghadapi kebingungan.

“Kami belum memiliki acuan yang jelas tentang bagaimana kompetensi rumah sakit diukur dan diterapkan, padahal kebijakan ini berdampak langsung pada mutu layanan dan skema pembiayaan,” jelasnya.

Isu ketiga adalah rencana penerapan Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG) sebagai sistem pembayaran layanan rumah sakit. Menurut PERSI, skema tersebut belum disertai aturan teknis yang matang.

“Tanpa juklak dan juknis yang jelas, iDRG justru berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu stabilitas rumah sakit swasta,” kata dr. Bangun saat menerima kunjungan anggota DPD RI di kantor PERSI, Senin (06/01/2026).

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, PERSI secara resmi meminta dukungan Senator Lia Istifhama untuk memperjuangkan kepentingan rumah sakit swasta pada tingkat nasional. Lia menegaskan bahwa aspirasi rumah sakit yang selama ini melayani masyarakat luas harus menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan.

“Saya akan membawa dan memperjuangkan aspirasi PERSI agar kebijakan kesehatan berpihak pada keberlanjutan layanan, keadilan, dan kemanusiaan,” tegasnya saat berkunjung ke Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, Senin (06/01/2026).

Lia Istifhama berharap pemerintah segera menyusun regulasi yang jelas, partisipatif, dan realistis. Ia menekankan, transformasi sistem kesehatan nasional seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, eksistensi rumah sakit swasta yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat. (Red)