|
Menu Close Menu

Tekanan Fiskal Daerah, CICERO Dorong Optimalisasi Aset Lewat Peran Anggota DPD RI Lia Istifhama

Sabtu, 24 Januari 2026 | 20.33 WIB

Anggota DPD RI Lia Istifhama saat menerima Kantor Hukum CICERO di Kantor DPD RI, Jakarta. (Dok/Istimewa). 
Lensajatim.id, Jakarta — Tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat kian menguat. Situasi ini menjadi perhatian dalam pertemuan Anggota DPD RI, Lia Istifhama, dengan Kantor Hukum CICERO di Kantor DPD RI, Jakarta.


Direktur Kantor Hukum CICERO, Ahmad Rifai atau akrab disapa Tedjo, menilai daerah perlu segera mencari terobosan untuk menjaga ketahanan fiskal. Salah satunya melalui optimalisasi aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.


Menurut Tedjo, ketergantungan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa terus berlanjut. Optimalisasi aset dinilai sebagai langkah realistis untuk meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.


“Di tengah pemotongan dana transfer pusat, daerah perlu mengandalkan potensi yang dimiliki sendiri. Optimalisasi aset adalah solusi berkeadilan karena tidak harus diiringi kenaikan pajak,” ujarnya.


Ia menambahkan, banyak aset daerah justru menjadi beban anggaran karena tidak dikelola secara produktif. Padahal, dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, aset tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.


Beberapa aset yang dinilai potensial antara lain terminal, pasar agro, kawasan wisata, serta aset strategis lainnya. Selain meningkatkan PAD, pengelolaan yang tepat juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.


Senator Lia Istifhama menyambut positif masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah harus dilakukan dengan kebijakan yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.


“Peningkatan pendapatan daerah tidak selalu identik dengan penambahan pajak dan retribusi. Daerah harus didorong lebih kreatif dalam mengelola aset yang dimiliki,” kata Lia.


Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai bagian dari tugas konstitusional DPD RI. Upaya tersebut, menurutnya, penting untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi daerah. (Red) 

Bagikan:

Komentar