 |
| Foto: Sajian MBG yang diterima SDN Poter 1, Tanah Merah, Bangkalan. |
Dalam dokumentasi yang dihimpun, satu porsi MBG terdiri dari lima iris lontong, satu butir telur, satu iris tahu goreng, kecambah, serta dua butir anggur. Menu tersebut dinilai sangat sederhana dan belum mencerminkan komposisi gizi seimbang bagi anak usia 8–12 tahun.
Tidak tampak adanya tambahan lauk hewani lain, variasi sayuran, maupun susu sebagai pelengkap nutrisi.
Hitung-hitungan di Lapangan
Berdasarkan penelusuran harga pasar lokal, estimasi nilai bahan makanan dalam satu porsi tersebut sebagai berikut: Lontong (5 iris) ± Rp1.500, Telur, 1 butir ± Rp2.000–Rp2.500, Tahu 1 iris ± Rp500, Anggur 2 biji ± Rp500, Kecambah ± Rp500. Total estimasi nilai bahan berkisar Rp5.500 hingga Rp. 6.000 per porsi.
Sementara itu, skema anggaran MBG disebut sebesar Rp15.000 per anak dengan rincian Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa tempat serta alat masak.
Jika nilai riil bahan makanan hanya sekitar Rp6 ribu, maka terdapat selisih sekitar Rp4 ribu dari alokasi bahan baku yang memunculkan tanda tanya.
Apabila satu dapur SPPG menangani sekitar 3.000 siswa per hari, potensi selisih bisa mencapai Rp. 12 juta per hari. Dalam 20 hari efektif sekolah, jumlahnya bisa menyentuh Rp. 240 juta per bulan.
Dapur SPPG Patemon Tanah Merah, yang memasok menu MBG ke SDN Poter 1, menjadi titik fokus perhatian publik. Sejumlah orang tua siswa SDN Poter 1 mempertanyakan kualitas menu MBG yang diterima anak-anak mereka. Mereka menilai menu tersebut belum mencerminkan program bergizi seperti yang diharapkan.
“Kalau menunya seperti ini, apakah sudah bisa disebut bergizi sesuai arahan Presiden? Kami hanya ingin anak-anak mendapat makanan yang layak,” ujar Imam salah satu wali murid. Jum'at (13/2/2026).
Ia meminta bukan hanya mitra dapur yang dievaluasi, tetapi juga kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab atas standar menu.
“Program ini bagus dan mulia. Kami berharap pengelola bisa berbenah agar benar-benar bermanfaat untuk anak-anak,” tutupnya.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya juga menyebut program MBG seharusnya benar-benar memperhatikan kualitas gizi.
“Kalau memang anggarannya Rp15 ribu, ya harusnya lebih layak. Ini kan untuk tumbuh kembang anak. Jangan sampai cuma sekadar kenyang,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Jawa Timur, Ahmad Annur, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
“Ini warning untuk semua SPPG di Bangkalan agar tidak mengurangi porsi anggaran menu siswa atau hak penerima manfaat. Karena sudah ada jatah masing-masing. Bahkan mitra juga sudah diatur hasil dan operasionalnya. Kalau masih mengurangi jatah menu, itu keterlaluan,” tegasnya.
Ia meminta Korwil pengawas SPPG di Bangkalan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap kualitas dan takaran menu MBG.
“Saya minta dapur yang bermasalah disetop sementara sampai ada evaluasi dan perbaikan. Program MBG ini sesuai harapan Presiden untuk meningkatkan gizi anak, jangan sampai hanya jadi asal kenyang,” lanjutnya.
Ahmad menegaskan pihaknya akan ikut melakukan pengawasan agar hak penerima manfaat tidak dikurangi dan standar gizi tetap terjaga.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Namun, jika realisasi di lapangan tidak sesuai dengan alokasi anggaran, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal angka, tetapi masa depan generasi muda.
"Masyarakat kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh, audit transparan, serta pelibatan pengawas independen agar program yang menyasar ribuan siswa di Bangkalan tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya," tutupnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Satgas Makanan bergizi gratis (MBG) Bangkalan Bambang Budi Mustika menyatakan dirinya hanya sebatas pengawas di lapangan, bukan pihak yang melakukan audit keuangan atau gizi secara resmi.
Kata dia satgas hanya mencatat temuan atau dugaan masalah di lapangan, kemudian menyampaikannya ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan selanjutnya tim auditor dari BGN yang akan menindaklanjuti.
"Kami tidak bisa memutuskan ada penyalahgunaan anggaran. Tindak lanjut berupa audit dan evaluasi resmi dilakukan oleh tim auditor BGN, bukan Satgas Bangkalan. Aduan dari wali murid SDN Poter 1 ini, nanti akan kami tindak lanjuti ke SPPG mitra SDN Poter 1 dan akan kami laporkan ke BGN. Info lebih lanjut nanti akan kami sampaikan," ungkapnya singkat. (Syaiful)
Komentar