PMII Banyuwangi Desak Evaluasi Cukai Rokok, Ingatkan Integritas Aparat Bea Cukai dan Pajak

Baca Juga

Audensi PC PMII Banyuwangi dengan Polres, Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Banyuwangi — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyuwangi menyoroti kinerja Bea Cukai dan Pajak terkait maraknya peredaran barang ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai. Sorotan itu disampaikan dalam audiensi bersama Polres Banyuwangi, Bea Cukai, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi, Senin (9/2/2026).

PMII menilai Banyuwangi memiliki posisi strategis sekaligus rawan. Keberadaan pelabuhan dan bandara dinilai membuka peluang besar keluar-masuknya barang, termasuk produk ilegal, jika tidak diimbangi pengawasan ketat.

Ketua PC PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah, menegaskan perlunya pengawasan terintegrasi antarinstansi. Menurutnya, tingginya peredaran rokok ilegal menjadi indikator lemahnya kontrol di lapangan.

“Potensi Banyuwangi sangat besar, tapi juga menyimpan kerawanan. Fakta rokok ilegal yang masih mudah ditemui menunjukkan pengawasan belum optimal,” ujarnya.

Pihaknya juga menilai tingginya harga pita cukai menjadi salah satu pemicu maraknya rokok ilegal. Karena itu, PMII mendesak Bea Cukai Banyuwangi agar merekomendasikan evaluasi, termasuk kemungkinan penurunan tarif cukai.

“Kebijakan cukai harus adil. Jika terlalu mahal, pelaku usaha kecil tertekan dan praktik ilegal justru tumbuh. Negara akhirnya dirugikan,” kata Haikal.

Dalam audiensi tersebut, mereka turut menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah daerah yang melibatkan aparat Bea Cukai dan Pajak. Kasus itu dinilai sebagai peringatan serius soal integritas aparatur negara.

Haikal mengingatkan potensi persoalan serupa bisa terjadi di daerah manapun, termasuk Banyuwangi, jika pengawasan internal tidak diperketat.

“OTT menjadi alarm keras. Evaluasi menyeluruh dan pengawasan berlapis harus dilakukan agar Banyuwangi tidak mengalami hal yang sama,” tegasnya.

Selain kritik, Haikal menyampaikan peringatan tegas kepada aparat Bea Cukai dan Pajak agar menjauhi praktik gratifikasi, suap, dan perlakuan tidak adil terhadap pelaku usaha maupun wajib pajak yang patuh.

“Aparat harus bersih dan profesional. Jangan sampai yang taat justru dirugikan, sementara pelanggaran dibiarkan karena ulah oknum,” ujarnya.

Ia berharap audiensi ini ditindaklanjuti dengan langkah nyata, peningkatan transparansi, serta penguatan sinergi antarinstansi dalam memberantas barang ilegal.

Sebagai organisasi mahasiswa, PMII Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kami akan terus mengawal dan bersuara untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi,” pungkasnya. (Had)