Oleh: H. Achmad Sudiyono
Lensajatim.id, Opini- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk memberikan tambahan gizi kepada siswa sekolah, balita, serta ibu hamil sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia.
Secara rasional, kebijakan ini memiliki pijakan yang kuat. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi kronis. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada pada kisaran dua digit, meskipun trennya terus mengalami penurunan. Fakta ini menegaskan bahwa intervensi gizi tetap menjadi kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditunda. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko menghadapi gangguan tumbuh kembang, penurunan kemampuan kognitif, hingga produktivitas yang lebih rendah saat memasuki usia kerja.
Dalam konteks itulah MBG menjadi instrumen strategis. Program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Negara hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga menyiapkan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif.
MBG di Bulan Ramadan
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, muncul perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan relevansi distribusi makanan di saat mayoritas siswa menjalankan ibadah puasa. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjelaskan bahwa terdapat empat skema penyaluran MBG selama Ramadan, yaitu:
Distribusi makanan untuk berbuka puasa bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa.
Penyesuaian waktu konsumsi dengan mekanisme dibawa pulang untuk disantap saat berbuka.
Penyaluran tetap bagi balita dan ibu hamil tanpa perubahan skema, karena mereka tidak diwajibkan berpuasa.
Distribusi alternatif berupa bahan makanan bergizi atau paket nutrisi yang dapat diolah oleh keluarga penerima manfaat.
Keempat skema tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dan sensitivitas kebijakan. Pemerintah tidak memaksakan satu pola yang seragam, melainkan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi sosial, biologis, dan religius masyarakat.
Secara argumentatif, pendekatan ini logis dan proporsional. Pertama, tidak semua penerima manfaat menjalankan puasa. Balita dan ibu hamil justru membutuhkan asupan nutrisi yang konsisten demi menjaga kesehatan dan tumbuh kembang optimal. Kedua, bagi siswa yang berpuasa, skema berbuka atau makanan yang dibawa pulang tetap memastikan kecukupan gizi harian terpenuhi. Ketiga, Ramadan bukan alasan untuk menghentikan intervensi kesehatan publik, karena kebutuhan nutrisi bersifat biologis dan berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah di Bulan Suci
Ramadan identik dengan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Keberlanjutan MBG di bulan suci justru mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah keluarga yang membutuhkan dukungan gizi bagi anak-anak mereka.
Secara makro, intervensi gizi memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Berbagai kajian internasional, termasuk laporan Bank Dunia, menunjukkan bahwa investasi pada perbaikan gizi anak dapat menghasilkan pengembalian ekonomi yang signifikan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi strategi pembangunan yang berorientasi masa depan.
Ruang Kritik dan Pengawalan Publik
Dalam dinamika kebijakan publik, pro dan kontra adalah hal yang wajar. Kritik diperlukan agar implementasi berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Namun, yang lebih penting dari sekadar perdebatan adalah pengawalan terhadap realisasi program di lapangan.
Transparansi distribusi, kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, serta akuntabilitas anggaran merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat, media, dan lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa MBG benar-benar sampai kepada siswa, balita, dan ibu hamil yang berhak menerima manfaat.
Partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas dan menjaga integritas program. Dengan demikian, MBG tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.
Penutup
Hemat penulis, niat tulus dan komitmen Presiden dalam menghadirkan MBG patut diapresiasi. Penyesuaian skema di bulan Ramadan sebagaimana disampaikan BGN merupakan langkah yang tepat, kontekstual, dan mencerminkan kepekaan terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat.
Ramadan mengajarkan kepedulian dan penguatan solidaritas sosial. MBG, dalam kerangka tersebut, adalah bentuk konkret kepedulian negara terhadap generasi masa depan bangsa.
Mari kita dukung dan sukseskan program mulia ini dengan tetap mengedepankan pengawasan, rasionalitas, serta semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing.
Penulis adalah Bupati LIRA Kabupaten Jember sekaligus Owner SPPG Bintoro Jember.
Komentar