 |
| Foto: Tokoh masyarakat sekaligus pegiat anti-korupsi Jawa Timur, Mathur Husyairi. |
BANGKALAN, lensajatim.id - Satu tahun kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Jakfar menuai kritik keras. Tokoh masyarakat sekaligus pegiat anti-korupsi Jawa Timur, Mathur Husyairi, secara terbuka menilai kepemimpinan keduanya belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dua kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Mathur, APBD 2025 memang masih merupakan implementasi kebijakan Penjabat (PJ) Bupati sebelumnya. Namun, hal itu tidak bisa terus dijadikan alasan. Ia menegaskan, publik menunggu gebrakan kebijakan yang lahir dari visi dan komitmen politik Lukman–Fauzan sendiri, bukan sekadar melanjutkan pola lama.
“Kalau bicara infrastruktur, kita sadar ada keterbatasan anggaran. Itu faktor dominan. Tapi soal kebijakan strategis, mana gebrakannya? Apa yang benar-benar dirasakan masyarakat sepanjang 2025, dan apa yang akan dijamin dalam APBD 2026?” tegas Mathur. Senin (23/2/2026).
Ia meminta Bupati Bangkalan membuka kembali dokumen visi-misi saat kampanye dan debat publik. Menurutnya, janji politik harus terukur dan tercermin dalam postur APBD.
“Ukurnya jelas. Sejauh mana program andalan saat kampanye benar-benar masuk dan menjadi prioritas dalam APBD 2026. Kalau hanya masuk sekian persen, maka wajar publik menilai janji itu belum dipenuhi,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Jatim ini juga menyebut, indikator yang bisa digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang datanya dapat dirujuk melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan.
Sementara aspek penganggaran dan realisasi anggaran dapat diuji melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik dari sisi administratif maupun potensi pelanggaran lainnya.
Sorotan utama Mathur tertuju pada sektor pendidikan. Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan Bupati yang di satu sisi ingin memajukan pendidikan, namun di sisi lain dinilai berpotensi mematikan sekolah-sekolah yang sudah eksis.
Program sekolah rakyat (SR) yang dicanangkan di wilayah Desa Katol Barat, Geger, menjadi contoh. Mathur menilai penempatan sekolah tersebut di wilayah yang sudah memiliki SD, SMP, MTs, SMA, hingga SMK, justru berisiko menciptakan persaingan tidak sehat dan melemahkan sekolah yang telah lama berdiri.
“Di satu sisi, ingin memajukan pendidikan, tapi di sisi lain kebijakan itu bisa membunuh sekolah-sekolah yang sudah ada. Ini seperti dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam,” kritiknya.
Ia juga menyinggung persiapan awal sekolah rakyat yang sempat ditempatkan di Balai Diklat Bangkalan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak siswa yang memilih pulang dan tidak betah.
“Kalau di kota saja tidak betah, apalagi nanti dibangun di wilayah Katol Barat, Geger. Ini harus dikaji serius. Jangan sampai kebijakan populis justru tidak matang secara perencanaan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Mathur mempertanyakan sejauh mana pembenahan dilakukan, mulai dari rumah sakit daerah, hingga puskesmas dan posyandu di tingkat desa.
“Apakah pelayanan di rumah sakit sudah maksimal? Apakah puskesmas dan posyandu benar-benar diperkuat? Pendidikan dan kesehatan ini kebutuhan pokok masyarakat. Kalau dua ini belum beres, sulit bicara keberhasilan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari kualitas layanan dasar yang langsung dirasakan rakyat.
Tak hanya soal program, Mathur juga menyoroti komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi. Ia mengaku belum melihat langkah konkret dari kepala daerah dalam memperkuat sistem antikorupsi di lingkungan Pemkab Bangkalan.
“Pencegahan korupsi itu apa yang sudah dilakukan? Ini isu krusial. Seperti tahun 2025 kemarin ramai kabar miring soal setoran 10 plus 1 persen kepada orang-orang di sekitar kekuasaan. Isu jual beli proyek masih kental. Ini tidak bisa ditampik begitu saja,” ungkapnya.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati bersikap terbuka, memperkuat sistem transparansi anggaran, serta memastikan proses pengadaan proyek berjalan bersih dan akuntabel.
“Kalau ingin membangun kepercayaan publik, jawab dengan data dan kebijakan konkret. Bukan dengan narasi seremonial,” pungkasnya.
Satu tahun telah berlalu. Kini publik menanti, apakah kritik tersebut akan dijawab dengan pembenahan nyata di tahun kedua kepemimpinan, atau justru menjadi catatan panjang kekecewaan masyarakat Bangkalan. (Syaiful)
Komentar