Lia Istifhama Ungkap Pentingnya Edukasi Digital di Balik Kebijakan Pembatasan Medsos Anak

Baca Juga

Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital yang kian sulit dibendung, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tunas mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di ruang digital.

Dukungan sekaligus pandangan konstruktif datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjaga generasi muda, namun perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih edukatif.

Menurut Lia, perlindungan anak di dunia digital tidak cukup hanya melalui pembatasan teknis semata. Ia menekankan pentingnya literasi digital sebagai bekal utama bagi anak-anak dalam menghadapi arus informasi yang begitu masif.

“Pembatasan ini penting sebagai bentuk perlindungan bagi anak-anak. Namun yang tidak kalah penting adalah edukasi digital, agar mereka memahami bagaimana menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar melarang, tetapi membekali mereka dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni,” ujarnya di Surabaya, Rabu (01/04/2026). 

Ia berpandangan, dunia digital bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dipahami secara bersama-sama. Dalam konteks ini, Lia mendorong peran aktif orang tua untuk hadir lebih dekat dalam kehidupan digital anak.

“Orang tua harus menjadi mitra bagi anak-anak di dunia maya. Bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teman diskusi. Anak-anak butuh ruang untuk bercerita, untuk bertanya, dan untuk belajar memilah mana yang baik dan mana yang tidak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Lia menegaskan bahwa kehadiran orang tua merupakan faktor penting yang tidak tergantikan. Komunikasi yang terbuka dan hangat diyakini mampu menjadi benteng utama dari berbagai ancaman digital, mulai dari perundungan daring hingga paparan konten yang tidak sesuai usia.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa regulasi ini akan diterapkan secara nasional. Seluruh platform digital diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia secara ketat guna memperkuat perlindungan terhadap anak.

Lia pun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh keterlibatan keluarga dalam mendampingi anak-anak.

“Menjaga anak bukan hanya soal membatasi, tetapi juga menemani mereka tumbuh, termasuk di dunia digital yang tak kasat mata,” pungkasnya. (Red)