Blok Politik: Menaikkan Kelas Demokrasi Kita

Baca Juga

OPINI - Willy Aditya

(Ketua Komisi XIII DPR RI)

Lensajatim.id, Opini- DEMOKRASI Indonesia hari ini tidak sedang runtuh–tetapi berputar di tempat. Ia bekerja secara prosedural: pemilu berjalan, kekuasaan berganti, institusi berdiri. Namun, di balik itu semua, politik kita cenderung kehilangan kesinambungan. Ia bergerak dalam siklus lima tahunan yang repetitif: datang, bertarung, menang atau kalah, lalu kembali ke titik awal.

Setiap pemilu, kita seperti memulai dari nol. Setiap periode kekuasaan, kita seperti mengulang pelajaran yang sama. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi apakah demokrasi kita berjalan, melainkan ke mana arah demokrasi ini bergerak?

Belajar dari Sejarah

Jika kita menengok ke belakang, perjalanan politik Indonesia justru menunjukkan bahwa arah bangsa tidak selalu lahir dari kompetisi semata, tetapi dari kemampuan membangun konsolidasi. Dalam forum BPUPKI, para pendiri bangsa memperdebatkan dasar negara dengan tajam, bahkan ideologis. Namun, tujuan akhirnya bukan saling meniadakan, melainkan menemukan titik temu yang dapat menjadi fondasi bersama. Di sanalah embrio common ground Indonesia lahir.

Pada periode berikutnya, sejarah mencatat upaya-upaya menghimpun kekuatan politik dalam skala yang lebih luas. Misalnya, Front Nasional pada masa Sukarno, atau Sekretariat Bersama Golkar pada periode berikutnya. Keduanya merupakan contoh bagaimana negara berupaya membangun stabilitas melalui konsolidasi kekuatan politik dan sosial.

Keduanya memang bukan tanpa catatan kritis. Bahkan dalam banyak hal, ia menyisakan problem serius terkait dengan dominasi dan keterbatasan ruang demokrasi. Namun, ada satu pelajaran penting yang tetap relevan: stabilitas dan arah kebangsaan membutuhkan konsolidasi, bukan sekadar kompetisi yang tak berujung.

Hari ini kita hidup dalam sistem presidensial dengan konfigurasi multipartai yang sangat terbuka. Secara desain, sistem ini menempatkan presiden dan parlemen sebagai dua institusi dengan legitimasi yang setara, sekaligus fungsi saling mengimbangi. Namun, dalam praktiknya, kita justru mengadopsi logika parlementer melalui koalisi yang cair dan transaksional.

Koalisi dibangun bukan atas dasar kesepahaman programatik, melainkan sebagai instrumen pembagian kekuasaan. Ia bersifat jangka pendek, mudah berubah, dan sering kali kehilangan arah setelah tujuan elektoral tercapai. Akibatnya, politik kita menghadapi dua problem sekaligus: fragmentasi tanpa struktur di satu sisi dan kerja sama tanpa fondasi di sisi yang lain. Demokrasi memang berjalan, tetapi sulit untuk berkembang. Ia terus terperangkap dalam karakternya yang prosedural.

Di titik inilah gagasan blok politik menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Blok politik bukanlah peleburan partai; bukan pula koalisi jangka pendek. Ia adalah kerja sama strategis yang dibangun di atas kesepahaman programatik dan visi jangka menengah-panjang tanpa menghilangkan otonomi masing-masing entitas politik.

Jika koalisi bersifat reaktif, maka blok politik bersifat by design. Jika koalisi berorientasi elektoral, maka blok politik berorientasi struktural. Dalam kerangka ini, blok politik berfungsi sebagai wadah konsolidasi gagasan, ruang koordinasi kebijakan, sekaligus jembatan antara stabilitas dan demokrasi.

Lebih dari Pemilu

Selama ini, politik kita terlalu didominasi oleh preferensi elektoral. Siapa dipilih, siapa menang, hingga siapa mendapatkan kursi. Padahal politik lebih dari itu. Padahal demokrasi bukan sekadar pemilu. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: common ground.

Common ground adalah kesepahaman minimal tentang arah bangsa –tentang apa yang harus dijaga bersama, terlepas dari perbedaan (paham) politik yang ada. Blok politik memungkinkan ruang untuk menyusun kesepahaman tersebut sebelum kompetisi terjadi. Ia menjadi ruang di mana berbagai entitas sosial bertemu guna berdialektika di dalam soal-soal kepolitikan. Dengan demikian, politik tidak lagi semata-mata tentang menang atau kalah, tetapi tentang apa yang mesti diperjuangkan di ruang publik.

Demokrasi yang matang juga tidak hanya ditopang oleh partai politik. Ia membutuhkan interaksi yang sehat antara political society dan civil society. Selama ini, relasi keduanya cenderung kaku dan berjarak. Civil society berada di luar sebagai pengkritik, sementara political society berada di dalam sebagai pengambil keputusan suatu kebijakan.

Blok politik membuka kemungkinan untuk mempertemukan keduanya dalam ruang yang lebih cair dan produktif. Ruang di mana gagasan diuji secara terbuka, pengalaman lapangan bertemu dengan desain kebijakan, dan perbedaan menjadi sumber pembelajaran. Dari ruang seperti ini, kita bisa mulai membangun sesuatu yang selama ini jarang hadir dalam politik kita: mimpi bersama tentang masa depan Republik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Salah satu kelemahan demokrasi kita hari ini ialah adanya jarak antara aspirasi dan kebijakan. Banyak gagasan publik berhenti sebagai tuntutan, tanpa pernah menjadi kebijakan yang operasional. Di sisi lain, kebijakan sering kali kehilangan basis legitimasi sosialnya.

Konsep blok politik dapat menjadi jembatan di antara keduanya. Ia memungkinkan agenda publik diterjemahkan ke dalam kerangka yang lebih sistematis, rasional, dan implementatif di berbagai level kebijakan. Dengan cara ini, demokrasi tidak hanya menjadi arena ekspresi, tetapi juga mekanisme produksi solusi.

Di dalam blok politik, demokrasi deliberatif lebih memungkinkan terjadi. Di sini, aspirasi tidak lagi ‘disampaikan’, melainkan menjadi bagian dari ‘agenda politik’ bersama. Aspirasi tidak lagi berasal dari ‘luar’, tetapi ‘lahir’ dari dalam blok sebagai program politik bersama. Lebih dari itu, dukungan dan kekuatan political society menjadi lebih autentik. Kekuatannya tidak sekadar berasal dari pengakuan formal yuridis belaka. Kaki-kaki dukungan akan lahir dari akar rumput dengan sebenar-benarnya. Suara-suara di masa elektoral pun tidak lagi berasal dari perilaku transaksional dan sejenisnya.

Lebih jauh lagi, politik tidak lagi hanya soal dan seputar memenangkan kursi kekuasaan belaka. Politik akan mewujud dalam ekspresi yang lebih esensial: bahwa politik adalah tentang membangun kehidupan bersama yang lebih rasional dan beradab. Bahwa politik bukan semata urusan kekuasaan lima tahunan. Politik adalah juga ruang bagi segenap warga negara untuk memanifestasikan partisipasinya.

Naik Kelas

Jika common ground, ruang kolaborasi, dan saluran agenda publik dapat dibangun, maka demokrasi kita tidak hanya berjalan, tetapi juga akan berkembang. Ia bergerak dari praktik prosedural menuju praksis yang melahirkan substansi; dari praktik yang transaksional menuju kerja yang programatik; dari gerak yang fragmentatif menjadi lebih kolaboratif. Inilah yang dapat kita sebut sebagai demokrasi yang naik kelas; demokrasi yang tidak hanya mengelola kompetisi, tetapi juga mampu membangun arah.

Pada akhirnya, politik bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu diarahkan. Blok politik bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat dan juga ikhtiar untuk merapikan cara kita berpolitik, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya imajinasi baru tentang apa yang disebut ‘republik’.

Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini mampu dan kerap menemukan titik temu di tengah perbedaan. Tantangan kita hari ini ialah menunaikan tugas yang sama, tetapi dalam kerangka demokrasi yang lebih matang: lebih terbuka, lebih rasional, dan lebih berkeadaban. Karena, tanpa arah bersama, demokrasi hanya akan menjadi rutinitas. Dan, tanpa mimpi bersama, politik hanya akan menjadi perputaran tanpa makna dan terus membuat kita tinggal di kelas yang sama. (mediaindonesia.com/*)