|
Menu Close Menu

Diskusi Hangat Senator Lia Istifhama dan Bank Mandiri, Dorong Penguatan UMKM hingga Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Kamis, 07 Mei 2026 | 10.12 WIB

Anggota DPD RI Lia Istifhama saat berkunjung ke Bank Mandiri di Surabaya.(Dok/Istimewa).
Lensajatim.id, Surabaya— Komitmen Anggota DPD RI Lia Istifhama terhadap penguatan ekonomi kerakyatan kembali terlihat dalam kunjungan kerjanya ke kantor Bank Mandiri⁠� di Surabaya, Selasa (6/5/2026).


Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat gagasan tersebut, senator yang akrab disapa Ning Lia itu berdiskusi langsung dengan Regional Chief Executive Officer (RCEO) Region VIII/Jawa 3 Jawa Timur, Muhammad Ashidiq Iswara atau Ossy, bersama jajaran manajemen Bank Mandiri.


Turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Suyadi (RMCH), Hananto Pramujari, Suhariyanto selaku Government Head, serta Budi Kabullah (BSH).


Suasana diskusi berlangsung cair. Namun di balik obrolan santai itu, sejumlah isu strategis terkait pengembangan UMKM hingga sistem pembiayaan perbankan menjadi pembahasan utama.


Dalam kesempatan itu, Ning Lia mengapresiasi langkah Bank Mandiri melalui program Rumah BUMN yang dinilai mampu menjadi ruang penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.


“Semoga Rumah BUMN ini bukan sekadar program, tetapi benar-benar menjadi ekosistem pembinaan. UMKM didampingi sejak tahap awal, diberikan pelatihan, hingga didorong naik kelas bahkan mampu menembus pasar ekspor,” ujar Lia.


Rumah BUMN sendiri merupakan program kolaborasi CSR Kementerian BUMN yang dibangun untuk meningkatkan kompetensi UMKM melalui pelatihan, digitalisasi pemasaran, hingga akses pembiayaan. Program yang berjalan sejak 2016 tersebut juga dikenal sebagai Rumah Kreatif BUMN.


Ossy menjelaskan, di Jawa Timur Rumah BUMN berada di Surabaya tepatnya di Jalan Diponegoro, serta hadir pula di Jember dan Malang.


Menurutnya, Rumah BUMN tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga pusat pendampingan dan pengembangan usaha bagi UMKM agar mampu berkembang secara modern dan adaptif terhadap era digital.


“Fungsinya mulai dari pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha UMKM menuju go modern, go digital, go online hingga go global. Kami juga menyediakan coworking space, pelatihan hard skill dan soft skill seperti digital marketing, akses pembiayaan KUR, hingga fasilitas pameran produk,” jelas Ossy.


Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari Ning Lia. Ia menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan, tetapi juga perlu dibarengi peningkatan keterampilan agar produk yang dihasilkan semakin kompetitif.


“Kita sama-sama memahami bahwa UMKM merupakan identitas ekonomi produktif masyarakat. Karena itu penguatan skill sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan semakin marketable dan mampu memenuhi preferensi publik maupun kebutuhan pasar,” tuturnya.


Di sisi lain, Lia juga menyoroti persoalan akses kredit yang masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, terutama terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.


Ia menilai banyak pelaku usaha potensial terkendala catatan kolektibilitas kredit akibat pinjaman online, sehingga kesulitan memperoleh akses pembiayaan baru.


“Banyak UMKM potensial terkendala catatan kredit dalam SLIK OJK. Misalnya ketika masuk Kolektibilitas 2, mereka langsung mengalami hambatan memperoleh pembiayaan. Padahal persoalan itu sering dipicu sistem pinjaman online yang menjerat. Jadi bukan semata faktor debiturnya saja,” ungkapnya.


Karena itu, Lia mempertanyakan kemungkinan hadirnya solusi yang lebih humanis dari sektor perbankan terhadap persoalan tersebut.


Menanggapi hal itu, Ossy menjelaskan bahwa kebijakan SLIK sepenuhnya mengikuti ketentuan regulator. Meski demikian, terdapat wacana agar pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak dimasukkan dalam sistem SLIK sehingga dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha pemula.


Ia juga menjelaskan bahwa Bank Mandiri memiliki program KUR Super Mikro yang dirancang untuk membantu UMKM rintisan.


“KUR Super Mikro ini memiliki plafon hingga Rp10 juta dengan bunga ringan 3 persen efektif per tahun. Program ini tanpa agunan tambahan dan ditujukan bagi pelaku usaha pemula maupun yang sedang merintis usaha, dengan tenor hingga tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi,” terangnya.


Mendengar skema kredit tanpa agunan tersebut, Lia kemudian menyoroti aspek prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.


“Menarik sekali. Namun bagaimana penerapan prinsip prudential banking-nya? Karena agunan pada dasarnya juga menjadi instrumen menjaga kelancaran pembayaran kredit,” katanya.


Menjawab hal tersebut, Ossy menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap dijalankan melalui pola pendampingan intensif terhadap debitur agar usaha mereka tumbuh sehat dan pembayaran kredit tetap lancar.


“Kami terus melakukan pendampingan agar usaha debitur berkembang dengan baik sehingga kewajiban pembayaran kredit juga berjalan lancar,” jelasnya.


Selain itu, Bank Mandiri juga menggandeng lembaga penjamin seperti Askrindo dalam mendukung restrukturisasi kredit UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan.


Di akhir pertemuan, Ossy berharap sinergi antara perbankan, regulator, pemerintah, dan DPD RI dapat terus diperkuat demi menciptakan UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi.


“Kami ingin UMKM berkembang bukan hanya karena modal, tetapi juga memiliki kemandirian agar usahanya dapat berkelanjutan,” pungkasnya. (Red) 

Bagikan:

Komentar