 |
| Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., saat menerima penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026. Kegiatan digelar di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM UB, Malang. (Dok/Istimewa). |
Kota Malang berhasil meraih dua penghargaan dari Universitas Brawijaya. Penghargaan tersebut yakni Commitment to the Development Halal Ecosystem & Perspective 2026 serta Commitment to the Development of the Halal Innovation, Collaboration & Public Empowerment 2026 untuk kategori pemerintah kota.
Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas langkah strategis Pemerintah Kota Malang dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Penghargaan UB Halal Metric tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Wahyu. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof. Dr. Ir. Haikal Hassan, S.Kom., M.M.
Momen tersebut berlangsung dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026. Kegiatan digelar di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM UB, Selasa (5/5/2026).
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Rektor UB Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Timur.
“Alhamdulillah kami dari Pemerintah Kota Malang mendapat apresiasi dari UB terkait dengan ekosistem halal. Pemkot Malang sudah mendapat dua kali penghargaan halal, yang pertama dari Kementerian Perindustrian pada Halal Awards sebagai terbaik pertama. Dan hari ini dari UB kami mendapat dua penghargaan terkait dengan ekosistem halal,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pelaku UMKM, komunitas masyarakat, akademisi, sektor perbankan hingga media.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekosistem halal di Kota Malang.
Wahyu juga menjelaskan, berbagai langkah konkret terus dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
Upaya tersebut meliputi sosialisasi, fasilitasi sertifikasi halal, hingga pendampingan teknis bagi pelaku usaha. Fokus utama diarahkan kepada UMKM dan pedagang kaki lima.
“Kami secara aktif melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, sekaligus bekerja sama dengan lembaga penjamin produk halal. Sertifikasinya kami fasilitasi gratis. Upaya ini kami utamakan kepada pelaku UMKM dan PKL agar semakin banyak produk yang terjamin kehalalannya,” jelasnya.
Ke depan, penguatan ekosistem halal akan terus menjadi prioritas Pemerintah Kota Malang. Terutama dalam mendorong produk makanan berbasis UMKM agar semakin kompetitif.
“Kami ingin ke depan, produk makanan berbasis UMKM dapat menjadi prioritas dan memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional,” pungkas Wahyu.
Sebagai informasi, terdapat tiga kategori utama dalam penilaian UB Halal Metric. Yakni kategori industri, pemerintahan, dan perguruan tinggi.
Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama. Meliputi kebijakan, inovasi, edukasi, ekosistem halal, serta infrastruktur halal.
Selain itu, komitmen institusi dalam membangun ekosistem halal secara komprehensif juga menjadi indikator penting dalam proses penilaian tersebut. (Den)
Komentar