PDIP Percepat Penataan AKD DPRD Surabaya, Anas Karno Ditempatkan di Posisi Strategis

Baca Juga

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono. (Dok/PDIP Jatim). 

Lensajatim.id, Surabaya – Penataan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kota Surabaya mulai dimatangkan. Fraksi PDI Perjuangan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme menjelang rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyampaikan bahwa skema penempatan anggota telah disiapkan secara internal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah posisi Anas Karno.

Menurutnya, Anas akan ditempatkan sebagai anggota fraksi. Selanjutnya, ia juga akan bertugas di Komisi A DPRD Surabaya.

Tak hanya itu, Anas juga dipercaya mengisi posisi di Badan Anggaran (Banggar). Ia menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Syaifuddin Zuhri.

“Pak Anas masuk di jajaran anggota fraksi, kemudian di Badan Anggaran dan di Komisi A. Untuk posisi pimpinan di komisi, itu mekanismenya dipilih melalui rapat internal komisi,” ujar Budi Leksono, yang akrab disapa Bulek, usai rapat fraksi, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, terkait kekosongan kursi Ketua DPRD Surabaya pasca wafatnya Adi Sutarwijono, Bulek memastikan seluruh proses administrasi telah diselesaikan.

Penetapan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Rabu, 06 Juni 2026.

“Surat-surat sudah masuk, dan secara otomatis nanti ketua Banggar dan Pamus akan dikendalikan oleh ketua DPRD yang baru setelah pelantikan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penataan posisi di alat kelengkapan dewan pada prinsipnya tinggal mengikuti mekanisme formal yang berlaku. Termasuk kemungkinan perubahan pimpinan komisi yang tetap harus diputuskan melalui forum internal masing-masing komisi.

Menurut Bulek, agenda rapat paripurna nantinya mencakup dua hal utama. Yakni penetapan pimpinan DPRD serta penataan AKD, termasuk penempatan Anas di komisi.

Ia berharap, dengan segera terisinya posisi Ketua DPRD, kinerja kelembagaan dapat kembali berjalan optimal. Sebelumnya, kekosongan pimpinan disebut sempat memengaruhi alur administrasi dan koordinasi internal.

“Kalau ada kekosongan, pasti ada kendala administratif, seperti proses tanda tangan atau distribusi laporan. Harapannya setelah ini, semua bisa lebih tertata dan sinergi antar unsur dewan semakin baik,” pungkasnya. (Red)