Syaifuddin Zuhri Resmi Pimpin DPRD Surabaya, Soroti Penguatan Fiskal dan Pemanfaatan Aset Daerah

Baca Juga

Pelantikan Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Prosesi tersebut dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pelantikan ini menjadi penanda konsolidasi kepemimpinan legislatif di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin terasa. DPRD diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam keterangannya, Syaifuddin menekankan pentingnya pendekatan adaptif dalam melibatkan partisipasi publik di setiap agenda kedewanan. Ia mengakui, dinamika keterlibatan masyarakat tidak selalu stabil dan perlu disikapi dengan strategi yang tepat.

Masuk pada isu strategis, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti perlunya langkah konkret dalam memperkuat struktur pendapatan daerah. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi potensi aset, termasuk pemanfaatan lahan milik pemerintah kota yang belum produktif.

“Termasuk menggali potensi, seperti lahan-lahan tidur milik pemerintah kota agar bisa dihidupkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan aset daerah perlu diarahkan pada skema yang memberi ruang bagi pelaku ekonomi kecil untuk berkembang, salah satunya melalui sistem sewa dengan prioritas tertentu.

“Bisa melalui skema sewa dengan prioritas, sehingga pelaku usaha kecil memiliki akses terhadap sarana dan fasilitas untuk berkembang,” imbuhnya.

Tak hanya lahan, Syaifuddin juga menyoroti optimalisasi aset non-lahan, seperti ruang publik yang memiliki nilai ekonomi. Ia menilai, pemanfaatan area seperti taman kota hingga titik reklame dapat menjadi sumber penguatan fiskal daerah.

“Pemanfaatan aset, termasuk reklame di ruang publik dan taman, mungkin akan menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Namun, ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Surabaya,” jelasnya.

Terkait opsi pembiayaan alternatif, ia menyebut pinjaman daerah tetap relevan selama digunakan untuk sektor produktif yang memberikan nilai tambah.

“Pinjaman itu didorong untuk membiayai hal-hal yang nilainya bisa meningkat, sehingga justru memberikan keuntungan,” tegasnya.

Dengan proyeksi APBD Kota Surabaya tahun 2026 yang mencapai Rp 12,755 triliun, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota. DPRD, kata dia, akan mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan agar kebijakan fiskal berjalan efektif, akuntabel, serta berpihak pada penguatan ekonomi daerah. (Had)