 |
| Keterangan Foto: Sudarsono Rahman dan KH. Said Aqil Siroj.(Dok/AI). |
Lensajatim.id, Surabaya – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 PBNU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, dinamika kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA memastikan dirinya tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum maupun Rais Aam PBNU.
Pernyataan tersebut disampaikan KH Said Aqil di Surabaya, Selasa (19/5/2026). Mantan Ketua Umum PBNU itu menegaskan dirinya tidak akan ikut dalam kontestasi kepemimpinan organisasi pada Muktamar mendatang.
“Saya nggak akan maju, saya nggak akan maju,” kata KH Said Aqil, sebagaimana ditulis Detik.Jatim.
KH Said Aqil mengungkapkan, faktor usia menjadi salah satu pertimbangan utama. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan di tubuh PBNU menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi.
Sikap tersebut kemudian mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk aktivis senior Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Sudarsono Rahman. Ia menilai keputusan KH Said Aqil bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi juga membawa pesan moral tentang arah kepemimpinan di lingkungan NU.
Menurut Sudarsono, langkah yang diambil KH Said Aqil mencerminkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi tradisi Nahdlatul Ulama, yakni menempatkan jabatan sebagai bentuk pengabdian dan amanah keilmuan.
“Prof KH Said Aqil Siroj sedang mengajarkan etika kekuasaan NU. Bahwa jabatan, terutama Rais Aam, bukan sesuatu yang harus diperebutkan,” kata Sudarsono Rahman, Kamis (21/5/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Dar itu menilai sikap KH Said Aqil menunjukkan keteladanan dalam memandang jabatan secara proporsional. Menurutnya, kepemimpinan di NU memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan.
Ia menjelaskan, posisi Rais Aam merupakan amanah besar dalam struktur organisasi NU karena memiliki tanggung jawab menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan arah keilmuan, serta menjadi rujukan moral bagi warga Nahdliyin.
“Rais Aam itu amanah yang sangat berat. Bukan jabatan politik yang bisa dikejar lewat lobi, kampanye, atau manuver kekuasaan. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat di sana,” ujarnya.
Cak Dar juga mengingatkan agar Muktamar NU ke-35 tetap menjadi ruang konsolidasi organisasi yang menjunjung nilai musyawarah dan kebersamaan.
Menurutnya, tradisi Nahdlatul Ulama sejak awal dibangun melalui proses musyawarah para masyayikh untuk menentukan figur yang memiliki kapasitas keilmuan, keteladanan akhlak, serta legitimasi moral di tengah masyarakat.
“Kalau jabatan Rais Aam mulai diposisikan sebagai objek kontestasi politik, NU bisa kehilangan ruh keulamaannya. Muktamar harus tetap menjadi forum konsolidasi jam’iyah, bukan arena tarik-menarik kepentingan,” katanya.
Ia juga menilai keputusan KH Said Aqil memberikan pelajaran penting mengenai kedewasaan dalam berorganisasi, terutama di tengah dinamika modern yang kerap menempatkan jabatan sebagai simbol kemenangan.
“NU akan tetap kuat kalau amanah diberikan kepada mereka yang memang layak secara ilmu, akhlak, dan pengabdian, bukan kepada yang paling kuat membangun lobi,” ujar Sudarsono yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur.
Pernyataan KH Said Aqil sebelumnya menjadi perhatian luas di kalangan Nahdliyin seiring munculnya berbagai pembahasan mengenai peta kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35.
Di tengah dinamika tersebut, keputusan untuk tidak maju dinilai sejumlah pihak sebagai pengingat bahwa kepemimpinan dalam organisasi harus tetap berpijak pada nilai etika, keteladanan, serta tanggung jawab moral demi menjaga marwah dan tradisi Nahdlatul Ulama. (Had)
Komentar