 |
| Aksi bakar ban oleh aktivis Cipayung Plus Surabaya saat gelar demo di depan Gedung DPRD Kota Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Asap hitam sempat membumbung tinggi dari halaman depan Gedung DPRD Surabaya saat ban bekas dibakar di tengah jalannya aksi. Meski demikian, aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berjaga berhasil memastikan situasi tetap terkendali sehingga demonstrasi berlangsung aman.
Koordinator aksi, Arsyad Habibilah, dalam orasinya menegaskan bahwa demokrasi seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik.
"Demokrasi itu seharusnya melibatkan rakyat dalam perumusan segala bentuk kebijakan. Namun hari ini, dari Jakarta hingga Surabaya, kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat," tegas Arsyad di hadapan massa aksi.
Menurutnya, masyarakat saat ini semakin terbebani oleh berbagai persoalan ekonomi. Karena itu, mahasiswa memilih turun ke jalan untuk meminta pertanggungjawaban para pemegang kebijakan atas berbagai kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kami rela panas-panasan, berjalan berkilo-kilometer, pamit kepada orang tua dan keluarga hanya untuk meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat. Jangan sampai pejabat menikmati fasilitas negara sementara rakyat kecil dan kaum pekerja justru semakin susah," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Mulai dari evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, hingga desakan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Massa juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat.
Situasi sempat memanas ketika massa meminta anggota DPRD Surabaya keluar untuk menemui para demonstran. Bahkan, sejumlah peserta aksi menyerukan agar mahasiswa masuk ke dalam gedung apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons.
Merespons tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, Bahtiyar Rifa'i, bersama jajaran legislator Komisi A DPRD Surabaya menemui massa untuk berdialog secara langsung.
Dalam kesempatan itu, DPRD menjelaskan bahwa sebagian tuntutan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Terkait isu bahan bakar minyak (BBM), DPRD menegaskan bahwa hingga saat ini BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga.
Sementara itu, harga Pertamax, Dex, dan Dexlite mengikuti mekanisme pasar internasional. Adapun mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPRD mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya.
Namun demikian, pemerintah pusat disebut telah melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola guna meminimalkan persoalan yang terjadi di lapangan.
"Kami di DPRD Surabaya akan terus mengawal program-program pemerintah. Jika ditemukan penyelewengan atau penyimpangan, kami siap membersamai teman-teman mahasiswa untuk melakukan perbaikan demi kepentingan rakyat Indonesia," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, juga mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang penting bagi pemerintah maupun lembaga legislatif.
"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, program pemerintah, maupun berbagai kebijakan publik. DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang," ujar Anas Karno.
Aksi bakar ban, orasi yang disampaikan secara bergantian, serta tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional menjadikan demonstrasi tersebut menyita perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Yos Sudarso.
Terlepas dari dinamika yang terjadi, aksi Cipayung Plus Surabaya mencerminkan kuatnya peran mahasiswa sebagai penyambung suara publik sekaligus pengingat bagi para pemangku kebijakan agar terus membuka ruang dialog dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Red)
Komentar