 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/AI). |
Menurut Lia, masyarakat tidak hanya terdampak akibat terganggunya aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghadapi kebingungan karena minimnya informasi yang utuh mengenai penyebab pemadaman yang terjadi di berbagai daerah.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus diperhatikan secara serius, terutama di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan listrik.
"PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," kata Lia Istifhama, Sabtu (20/6/2026).
Lia mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dalam melakukan persiapan maupun langkah antisipasi.
Dampak pemadaman, lanjutnya, dirasakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, pekerja, hingga layanan yang bergantung pada pasokan listrik. Terlebih, durasi pemadaman yang berlangsung cukup lama semakin memperbesar dampak yang harus ditanggung masyarakat.
"Pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?" tegasnya.
Lia menegaskan bahwa persoalan pasokan listrik tidak dapat dipandang hanya sebagai gangguan teknis semata. Pemadaman listrik memiliki konsekuensi yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Aktivitas rumah tangga menjadi terganggu, operasional usaha terhambat, pelayanan publik ikut terdampak, hingga kegiatan pendidikan dan produktivitas masyarakat mengalami penurunan. Karena itu, ia berharap persoalan pemadaman bergilir mendapatkan perhatian serius agar tidak terus berulang.
Sebagai langkah perbaikan, Lia meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik sekaligus memperkuat upaya mitigasi untuk meminimalkan potensi gangguan serupa di masa mendatang.
Selain meningkatkan keandalan jaringan, ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang cepat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, setiap gangguan maupun kegiatan pemeliharaan jaringan dapat diketahui publik secara jelas dan tepat waktu.
Menurut Lia, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga pasokan listrik tetap stabil, tetapi juga dari komitmen memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat ketika terjadi kendala di lapangan.
"Kepastian informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelayanan yang baik harus dibarengi dengan keterbukaan dan komunikasi yang efektif sehingga masyarakat memahami kondisi yang terjadi dan dapat melakukan antisipasi," pungkasnya. (Red)
Komentar