 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat menerima Bakornas Lapenmi PB HMI di Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan program pelatihan yang mampu menjawab tantangan pendidikan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Dalam sambutannya, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia menekankan pentingnya membangun jejaring lintas sektor sebagai modal utama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian yang melahirkan seorang negarawan (statesman), bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
"Politik harus menjadi jalan pengabdian. Kita harus mampu merangkul banyak pihak untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. Saya berharap teman-teman HMI tidak berhenti membangun komunikasi dengan saya saja, tetapi juga memperluas jaringan dengan anggota DPR, DPD, maupun pemangku kepentingan lainnya," ujar Ning Lia.
Senator asal Jawa Timur itu juga mengakui kontribusi besar kader HMI di parlemen. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan politik ke depan akan semakin kompleks sehingga diperlukan strategi, kemampuan membaca perubahan zaman, serta penguatan kapasitas kader agar tetap mampu berkontribusi dalam pengambilan kebijakan publik.
Ning Lia menegaskan, membangun hubungan baik dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Saya percaya tidak ada kekuasaan yang benar-benar mutlak. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dan hubungan baik sehingga aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan bersama," kata Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah.
Dalam kesempatan tersebut, Bakornas Lapenmi PB HMI turut memaparkan hasil kajian lapangan mengenai berbagai persoalan pendidikan di sejumlah daerah pelosok Indonesia.
Perwakilan Bakornas Lapenmi PB HMI, Andi, menjelaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius. Banyak pelajar memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan, namun terkendala keterbatasan akses serta distribusi bantuan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Hasil riset kecil yang kami lakukan menunjukkan masih banyak pelajar di daerah terpencil yang ingin melanjutkan pendidikan, tetapi terbentur akses. Selain itu, kami juga menemukan adanya ketimpangan dalam penyaluran beasiswa, di mana ada pihak yang seharusnya tidak berhak justru memperoleh bantuan karena memiliki jejaring tertentu," ungkap Andi.
Ia menambahkan, Bakornas Lapenmi PB HMI telah menyiapkan sejumlah agenda lanjutan, di antaranya penyusunan Manifesto Pendidikan serta program Sekolah Anggaran yang akan mengkaji formulasi dan efektivitas alokasi anggaran pendidikan.
Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat memperkuat komunikasi jangka panjang sebagai bentuk sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga negara dalam mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," katanya. (Red)
Komentar