DPRD Jatim Minta Rumah Sakit Bebas dari Pemadaman Listrik Bergilir

Baca Juga

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan PLN agar fasilitas vital, khususnya rumah sakit, dikecualikan dari kebijakan pemadaman listrik bergilir.

Menurut Puguh, gangguan pasokan listrik yang terjadi saat ini berpotensi mengganggu pelayanan publik, terutama sektor kesehatan yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik yang stabil. Karena itu, ia menilai langkah antisipatif perlu segera dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentu menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap objek-objek vital, khususnya layanan kesehatan,” ujarnya, Minggu (21/6).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan PLN, gangguan pasokan listrik dipicu oleh kendala ketersediaan batu bara kalori menengah pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kondisi tersebut berdampak pada operasional beberapa pembangkit besar yang menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur.

Meski sebagian besar rumah sakit telah memiliki generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan, Puguh mengingatkan bahwa proses perpindahan daya dari jaringan utama ke genset tetap menyimpan risiko terhadap sejumlah peralatan medis yang sensitif.

“Di rumah sakit ada banyak layanan kritis yang sangat bergantung pada kestabilan listrik. Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi listrik yang padam dan kembali menyala secara berulang berpotensi memengaruhi kinerja peralatan medis sekaligus mengganggu pelayanan terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan intensif.

Karena itu, Puguh mendorong Pemprov Jawa Timur bersama PLN melakukan pemetaan dan pengelompokan prioritas apabila pemadaman bergilir masih harus dilakukan dalam kondisi darurat pasokan listrik.

“Saya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan clustering terhadap objek-objek vital. Rumah sakit harus menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir,” katanya.

Menurut dia, sejumlah rumah sakit milik pemerintah provinsi seperti RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan RSUD dr. Soedono Madiun melayani ribuan pasien setiap hari dengan cakupan layanan yang luas. Tidak hanya pasien rawat inap, tetapi juga pasien kritis yang bergantung pada alat bantu medis selama 24 jam.

“Rumah sakit-rumah sakit besar milik Pemprov memiliki layanan intensif, kamar operasi, ruang perawatan bayi hingga berbagai layanan kegawatdaruratan. Stabilitas pasokan listrik menjadi kebutuhan mutlak agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” jelasnya.

Selain sektor kesehatan, Puguh berharap PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik. Dengan demikian, aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dapat kembali berjalan normal.

“Kita berharap persoalan ini segera teratasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan,” pungkasnya. (Had)