 |
| Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya dalam sebuah rapat.(Dok/Istimewa). |
Penegasan tersebut disampaikan Willy dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Hukum Tahun 2027.
Menurut Willy, menjaga sensitivitas terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bentuk nyata dari keteladanan yang harus ditunjukkan oleh para penyelenggara negara.
"Kita sama-sama menjaga sensitivitas anggaran kita dengan spirit beliau, Pak Prabowo, dengan efisiensi. Saya mengajak Ibu Bapak semua, kita yang memberikan teladan. Bahwasannya Republik ini butuh teladan, satunya kata dan perbuatan itu," ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu menilai implementasi efisiensi dapat diwujudkan melalui keberanian menentukan prioritas program. Setiap kegiatan, kata dia, harus memiliki fokus yang jelas agar hasilnya dapat diukur dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengibaratkan kecenderungan pemerintah menjalankan terlalu banyak program seperti seseorang yang ingin menyantap seluruh hidangan saat berbuka puasa, namun pada akhirnya tidak ada yang benar-benar dinikmati.
"Kadang-kadang kita ini pengen makan semuanya. Kayak orang berbuka, pengen es tebu, kelapa, pengen bakwan, pengen ini. Padahal akhirnya enggak kemakan semua. Barang siapa yang menginginkan semua, dia tidak akan mendapatkan semua," katanya.
Dalam pembahasan program Kementerian Hukum, Willy mencontohkan pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dapat difokuskan pada fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Dengan sasaran yang lebih spesifik, menurutnya, keberhasilan program akan lebih mudah dievaluasi dan dampaknya lebih terasa.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan besar seperti membangun budaya hukum merupakan hasil jangka panjang yang tidak dapat dicapai secara instan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan target-target konkret yang dapat diukur terlebih dahulu.
"Budaya hukum itu outcome, Pak. Bukan output. Yang namanya culture itu outcome. Variabel yang susah itu. Nah yang bisa kita ukur adalah output-output," ujar legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Selain menekankan pentingnya fokus program, Willy mendorong adanya sinergi antarlembaga agar program yang memiliki tujuan serupa tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
"Kami juga ada program untuk sosialisasi undang-undang. Biar frekuensinya sama. Kita mau sosialisasi undang-undang, peraturan bernegara, biar kualitas kita bernegara itu move on, progres," tuturnya.
Lebih jauh, Willy menilai penguatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam agenda Kementerian Hukum. Indonesia, menurutnya, masih membutuhkan lebih banyak tenaga ahli di berbagai bidang hukum sehingga setiap program perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
Ia meyakini investasi pada kualitas manusia akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar dibanding memperbanyak program yang tidak memiliki sasaran yang jelas.
"Justru ini menjadi momentum kembali. Bahwasannya Kementerian Hukum mempelopori heavy-nya program, heavy-nya sumber daya manusia. Tidak heavy-nya bisik lagi," tegasnya.
Willy berharap Kementerian Hukum dapat menjadi contoh dalam menerjemahkan semangat efisiensi yang ditekankan Presiden Prabowo melalui program-program yang fokus, terukur, serta berdampak langsung kepada masyarakat.
Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menghasilkan penghematan anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan hukum nasional.
"Apalagi Kementerian Hukum sebagai bundo kanduang dari Kemenko itu. Saya mengajak Ibu Bapak semua, kita yang memberikan teladan," pungkas Willy. (Red)
Komentar