 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.(Dok/Istimewa). |
Rapat tersebut membahas evaluasi capaian imunisasi nasional, vaksinasi rabies, serta roadmap penguatan program imunisasi nasional.
Dalam forum itu, Nurhadi mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan angka cakupan imunisasi nasional. Menurutnya, ketahanan kesehatan nasional harus dibangun di atas fondasi kemandirian industri vaksin dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh daerah.
“Data yang disampaikan Kementerian Kesehatan memang menunjukkan adanya peningkatan cakupan imunisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun kita tidak boleh terlena dengan angka rata-rata nasional. Faktanya, masih banyak daerah yang belum mencapai target dan kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar,” tegas Nurhadi.
Legislator Partai NasDem tersebut secara khusus mempertanyakan tingkat kemandirian produksi vaksin nasional.
Menurutnya, program imunisasi yang menjadi tulang punggung pencegahan penyakit menular akan tetap rentan apabila Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk vaksin dari luar negeri.
“Kami ingin mendapat kepastian dari pemerintah, apakah kebutuhan vaksin nasional saat ini sudah dapat dipenuhi 100 persen oleh industri dalam negeri atau masih bergantung pada impor. Jangan sampai setiap kali terjadi gangguan rantai pasok global atau krisis kesehatan dunia, Indonesia kembali berada pada posisi yang rentan dan kesulitan memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat,” ujarnya.
Nurhadi menilai kemandirian vaksin harus menjadi bagian penting dalam agenda transformasi kesehatan nasional.
Apalagi, pemerintah saat ini tengah menargetkan pengendalian berbagai penyakit menular strategis, termasuk Tuberkulosis (TBC), yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Selain isu vaksin, Nurhadi juga meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan yang menginginkan pasien TBC menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, gagasan tersebut layak diapresiasi karena dukungan nutrisi memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada tataran wacana tanpa perencanaan yang matang dan mekanisme yang jelas.
“Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata Nurhadi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TBC yang sangat besar dengan jumlah kasus yang mencapai sekitar satu juta setiap tahun.
Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau pasien TBC dimasukkan sebagai penerima MBG, maka harus ada target yang jelas. Apakah kebijakan ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Apakah mampu menurunkan angka putus obat? Apakah dapat menekan angka kematian akibat TBC? Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif semata.
Menurutnya, setiap kebijakan harus benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat,” pungkas Nurhadi. (Red)
Komentar