 |
| Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah. (Dok/Istimewa). |
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menegaskan bahwa posisi politik PDIP sebagai penyeimbang bukanlah sikap yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, hal tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
Said juga menepis anggapan yang menyamakan posisi PDIP dengan konsep oposisi yang berlaku di negara-negara Barat. Ia menilai sistem politik Indonesia memiliki karakteristik berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
"Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi. Sebagai penyeimbang, PDIP bersikap objektif-proporsional," ujar Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas terkait sikap politik partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Said, apabila kebijakan pemerintah membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, maka PDIP akan memberikan dukungan penuh hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat atau tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, PDIP akan menyampaikan kritik dan peringatan secara konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab politik.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik yang diambil PDIP tersebut.
Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo pernah menyebut PDIP sebagai "teman yang lebih jujur" karena tetap berani memberikan masukan dan pandangan objektif di tengah kemungkinan munculnya pujian berlebihan dari berbagai pihak.
Sikap tersebut, menurut PDIP, menjadi wujud komitmen partai untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan proporsional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan negara. (Ham)
Komentar