 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama.(Dok/Istimewa). |
Meski demikian, keberhasilan sektor pertanian dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya produksi dan melimpahnya hasil panen. Kesejahteraan petani sebagai ujung tombak penyedia pangan nasional juga harus menjadi prioritas utama.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, petani, organisasi pertanian, akademisi, dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung aspirasi petani dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menekankan bahwa organisasi petani tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga harus mampu menyerap, mengawal, dan memperjuangkan berbagai kebutuhan petani agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan pertanian.
"Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari melimpahnya hasil panen, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, suara petani harus sampai kepada para pengambil kebijakan melalui organisasi yang kuat seperti HKTI," ujar Ning Lia.
Menurutnya, keberhasilan panen raya harus diiringi kebijakan yang memberikan kepastian dan keberpihakan kepada petani. Mulai dari kepastian harga hasil panen, ketersediaan dan kemudahan memperoleh pupuk, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Ning Lia menilai cita-cita mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan hanya dapat tercapai apabila petani memperoleh dukungan yang memadai dari hulu hingga hilir. Termasuk memastikan hasil produksi petani terserap pasar dengan harga yang memberikan nilai ekonomi yang layak.
Karena itu, ia berharap HKTI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus rumah besar perjuangan petani. Aspirasi yang lahir dari desa-desa dan sentra produksi pertanian harus terus dikawal hingga menjadi bagian dari pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
"DPD RI memiliki tanggung jawab membawa dan memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan organisasi seperti HKTI agar persoalan nyata yang dihadapi petani di lapangan dapat terus kami suarakan di tingkat nasional. Ketika petani kuat dan sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H. M. Arum Sabil, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan potensi pertanian dan kontribusi produksi yang besar, Jawa Timur selama ini menjadi salah satu barometer sektor pangan Indonesia.
"Jawa Timur saat ini menjadi salah satu barometer pangan Indonesia. Karena itu, apa yang terjadi pada sektor pertanian di Jawa Timur memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan nasional. Petani harus terus diperkuat, karena merekalah pelaku utama yang memastikan pangan tersedia bagi masyarakat," kata Arum Sabil.
Menurut Arum, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang telah ditindaklanjuti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi momentum penting untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang semakin mandiri dan berdaulat. Komitmen menuju swasembada pangan, lanjutnya, harus dikawal melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan petani di lapangan.
Ia menegaskan HKTI Jawa Timur siap mengambil peran dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah sekaligus memastikan aspirasi petani tersampaikan kepada para pengambil kebijakan.
"Semangat swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memiliki kebijakan dan program, sementara petani adalah pelaku utamanya. HKTI harus berada di tengah-tengah untuk menjembatani keduanya, memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan petani," ujarnya.
Arum menambahkan, tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, regenerasi petani, modernisasi alat dan teknologi pertanian, hingga persoalan distribusi dan kepastian pasar. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga perwakilan seperti DPD RI.
Menurutnya, sinergi antara HKTI dan DPD RI diharapkan mampu memperkuat jalur perjuangan aspirasi petani dari daerah hingga tingkat nasional. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan berdampak langsung.
Arum menegaskan, momentum panen raya tidak boleh berhenti sebagai simbol keberhasilan produksi semata. Peningkatan hasil panen harus berjalan seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPD RI, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian diharapkan semakin maju, modern, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan petani Indonesia semakin kuat dan sejahtera," pungkasnya. (Red)
Komentar