 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat bertemu dengan Bupati Pamekasan, Dr. Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.(Dok/Istimewa). |
Kehadiran senator yang akrab disapa Ning Lia itu disambut langsung oleh Bupati Pamekasan, Dr. Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Taufikurrachman, M.Si., serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia menilai Pemkab Pamekasan tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang cukup berat.
"Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah hingga sekitar Rp200 miliar, tentu ini bukan hal mudah. Namun saya melihat ada semangat kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu mengatakan, keterbatasan anggaran memang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut juga mendorong lahirnya semangat gotong royong dalam membangun daerah.
"Dulu pembangunan banyak bergantung pada pusat, sekarang ada dorongan kesadaran bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat," katanya.
Ning Lia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai aspirasi daerah dapat tersampaikan secara efektif.
"Silaturahmi dan komunikasi harus terus dijaga. Kami di DPD RI siap menjadi penghubung agar aspirasi daerah bisa tersampaikan dengan baik ke pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman memaparkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan anggaran akibat kebijakan fiskal nasional hingga belum optimalnya distribusi dana bagi hasil.
Menurutnya, terdapat potensi kurang bayar Dana Transfer Daerah (TDA) periode 2002–2024 yang mencapai sekitar Rp71 miliar. Apabila dapat direalisasikan, dana tersebut diyakini akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima daerah masih belum maksimal. Dari potensi sekitar Rp120 miliar, Pemkab Pamekasan saat ini baru menerima sekitar Rp50 miliar.
"Sebagian besar kami alokasikan untuk pembiayaan BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini menjadi prioritas agar layanan kesehatan tetap terjamin," jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah penghasil melalui distribusi dana yang lebih proporsional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Pamekasan. (Red)
Komentar