Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Nanang Haromain, mengatakan serial analisis bertajuk Membaca Arah Pilpres 2029 disusun bukan untuk memprediksi siapa pemenang pemilu mendatang, melainkan memetakan tren politik yang berpotensi memengaruhi kontestasi lima tahun ke depan.
"Jika menggunakan kondisi hari ini sebagai titik pijak, Presiden Prabowo Subianto masih memiliki modal politik yang besar. Namun, modal itu tidak lagi bisa dibaca sesederhana beberapa bulan sebelumnya," ujar Nanang, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, sejumlah hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satunya survei SMRC yang mencatat kepuasan publik berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025.
Penurunan tersebut, kata dia, berjalan seiring dengan meningkatnya persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum.
Meski demikian, Nanang menilai angka kepuasan sebesar 51,1 persen belum dapat diartikan sebagai posisi elektoral yang buruk bagi seorang petahana.
"Di sinilah membaca politik menjadi lebih menarik. Prabowo belum kehilangan keunggulan sebagai petahana, tetapi tren penurunan kepuasan publik merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.
ARCI menilai pengalaman politik Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan bahwa status petahana masih menjadi modal elektoral yang sangat kuat. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mampu memenangkan Pilpres 2009 bersama Boediono, sementara Presiden ketujuh RI Joko Widodo kembali memenangi Pilpres 2019 bersama KH Ma'ruf Amin.
Dua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa selama tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga, figur calon wakil presiden tidak selalu menjadi faktor penentu kemenangan.
Karena itu, menurut Nanang, Pilpres 2029 belum dapat dipandang sebagai pertarungan yang sepenuhnya terbuka. Prabowo masih memiliki keuntungan sebagai petahana sekaligus waktu yang cukup untuk memperbaiki persepsi publik.
Namun, keberhasilan pemerintah membalikkan tren penurunan kepuasan masyarakat akan sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan strategis yang langsung dirasakan publik.
Program Makan Bergizi Gratis, stabilitas harga dan distribusi BBM, peningkatan daya beli masyarakat, penyediaan lapangan kerja, hingga kondisi ekonomi sehari-hari disebut sebagai faktor yang akan memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.
Jika berbagai persoalan tersebut mampu diatasi atau setidaknya menunjukkan perbaikan yang dirasakan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap pemerintah berpotensi kembali meningkat.
Sebaliknya, apabila tren penurunan terus berlanjut dan berkembang menjadi ketidakpuasan yang bersifat struktural, maka keuntungan sebagai petahana dapat terkikis secara bertahap.
Bagi ARCI, angka kepuasan 51,1 persen bukanlah kesimpulan akhir, melainkan titik awal untuk membaca arah perubahan politik nasional.
Di tengah perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo, ARCI juga menyoroti peran Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang dinilai masih aktif membangun komunikasi dan jaringan politik di berbagai daerah.
Di saat yang sama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin sering menjadi bagian dari percakapan politik nasional, sementara partai-partai lain mulai menghitung ulang strategi menghadapi Pilpres 2029.
Nanang menilai, percepatan konsolidasi politik tersebut memunculkan pertanyaan apakah hal itu sekadar persiapan rutin menuju Pemilu 2029 atau justru merupakan respons elite terhadap dinamika politik yang belum sepenuhnya tercermin dalam angka elektabilitas saat ini.
Menurutnya, Pilpres 2029 tidak hanya akan ditentukan oleh tingkat popularitas kandidat, tetapi juga oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari keuntungan petahana, kondisi ekonomi nasional, kekuatan partai politik, loyalitas pemilih, hingga pengaruh tokoh-tokoh politik yang masih memiliki jaringan luas meski tidak lagi menjabat.
ARCI menyatakan akan terus memetakan perkembangan tersebut melalui data survei dan dinamika politik di lapangan.
Dalam waktu dekat, lembaga tersebut juga akan merilis hasil survei khusus mengenai tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Nanang menjelaskan, Jawa Timur memiliki posisi strategis karena merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia sekaligus salah satu wilayah penentu dalam kontestasi politik nasional.
"Dari Jawa Timur, kita bisa melihat apakah tren nasional juga bekerja di tingkat regional. Apakah kepuasan terhadap Prabowo masih kuat? Kelompok masyarakat mana yang mulai berubah? Persoalan apa yang paling memengaruhi penilaian publik? Dan yang paling penting, apakah penurunan kepuasan nasional juga terjadi di Jawa Timur?" ujarnya.
Ia menegaskan, meski Pilpres 2029 masih cukup lama, membaca arah perubahan politik sejak dini tetap penting dilakukan karena perubahan besar dalam politik sering kali diawali oleh pergeseran-pergeseran kecil yang semula dianggap biasa. (Had)
Komentar