 |
| Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno.(Dok/Istimewa). |
Menurut Anas, langkah tersebut menjadi terobosan penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga sekaligus memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Ia menilai sistem hotline akan lebih efektif apabila diperkuat dan diintegrasikan hingga tingkat RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Masyarakat tidak perlu bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi persoalan di lingkungannya. Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti," kata Anas Karno, Jumat (17/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada tersedianya nomor hotline, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara cepat dan tuntas.
"Yang paling penting tidak hanya nomor hotline-nya tersedia, tetapi bagaimana aduan warga ditangani secara cepat, transparan, dan ada solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Anas, berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, pelayanan administrasi, masalah lingkungan, saluran air tersumbat, sampah, hingga gangguan ketertiban umum, harus menjadi prioritas penanganan sejak di tingkat lingkungan, kelurahan, dan kecamatan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah merespons setiap laporan masyarakat sejak awal tanpa harus menunggu persoalan tersebut ramai diperbincangkan atau viral di media sosial.
"Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir sejak laporan pertama disampaikan," tegasnya.
Anas berharap keberadaan hotline yang terintegrasi mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah dapat memperkuat budaya pelayanan publik yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Menurutnya, sinergi seluruh elemen pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Ketika RT-RW aktif menjembatani aspirasi warga, lurah dan camat cepat merespons, serta perangkat daerah bergerak menyelesaikan masalah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Ini yang harus terus kita bangun bersama," katanya.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Surabaya, lanjut Anas, akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan terukur.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Warga merasa didengar, masalahnya ditangani, dan pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu," pungkasnya. (Red)
Komentar