 |
| Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Kemenhub RI dan PT. Pelindo Persero di Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Kerja sama ini menjadi tonggak awal transformasi digital sektor kepelabuhanan nasional. Selain meningkatkan efisiensi layanan, implementasi e-pilotage juga diharapkan mampu memitigasi risiko kelelahan petugas pandu pada perairan yang memiliki jarak dan waktu tempuh panjang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan pemanduan kapal merupakan layanan strategis untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal di perairan wajib pandu.
Selama ini, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, proses pemanduan wajib dilakukan secara fisik oleh petugas pandu yang berada di atas kapal.
"Pada sejumlah perairan wajib pandu dengan karakteristik jarak tempuh yang panjang dan waktu pemanduan yang lama, pelaksanaan pemanduan secara fisik (on board) semata dapat menimbulkan risiko kelelahan bagi personel pandu, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran itu sendiri," ujar Masyhud.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah membuka peluang penyelenggaraan pemanduan secara elektronik melalui PM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan.
Regulasi tersebut juga memungkinkan penerapan skema hybrid yang mengombinasikan pemanduan fisik dan nonfisik, sepanjang telah melalui kajian dan prosedur yang ditetapkan.
"Kesepahaman Bersama yang kita tandatangani hari ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata komitmen bersama untuk memperkuat keselamatan pelayaran, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemanduan, sekaligus mendorong transformasi digital di sektor kepelabuhanan nasional," ungkap Masyhud.
Melalui kesepahaman bersama ini, Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo akan berkolaborasi dalam empat ruang lingkup utama, yaitu pelaksanaan kajian risiko dan kajian pendukung lainnya, evaluasi kesiapan infrastruktur serta teknologi berikut pelaksanaan uji coba (pilot project), penyusunan kerangka regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-pilotage, serta penyusunan modul pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pemanduan kapal.
Sebagai tahap awal, uji coba e-pilotage akan dilaksanakan di empat lokasi prioritas, yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda. Ke depan, implementasi dapat diperluas ke perairan wajib pandu lainnya sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan.
Masyhud menegaskan seluruh tahapan implementasi harus dilakukan secara matang agar sistem yang diterapkan benar-benar aman dan siap dioperasikan.
"Kajian risiko harus dilakukan secara mendalam, uji coba harus dievaluasi secara objektif, dan setiap tahapan implementasi e-pilotage maupun remote pilotage harus benar-benar siap dari sisi regulasi, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia sebelum diterapkan secara konkret dan masif," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo, Achmad Muchtasyar, menilai e-pilotage merupakan inovasi yang akan memperkuat layanan pemanduan kapal, terutama dalam menjawab tantangan operasional di masa mendatang tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Ia berharap kerja sama tersebut semakin memperkuat sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo dalam menghadirkan layanan pemanduan yang lebih modern, efisien, dan adaptif.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas dukungan dan kesamaan visi sehingga implementasi e-pilotage ini dapat segera diwujudkan," tutup Achmad Muchtasyar. (Red)
Komentar