 |
| Politisi PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno saat hadir dalam acara peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Posko Pandegiling, Surabaya.(Dok/Istimewa). |
Cucu Presiden pertama RI Soekarno yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan, dan Kebudayaan Puti Guntur Soekarno, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan salah satu episode penting dalam sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan. Menurutnya, tragedi 27 Juli 1996 menjadi bukti bagaimana demokrasi pernah dibungkam melalui penggunaan kekuasaan negara.
"Peristiwa Kudatuli adalah bagian dari torehan sejarah demokrasi Indonesia ketika demokrasi dibungkam menggunakan alat kekuasaan. Ini juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam sejarah Indonesia," ujar Puti.
Anggota DPR RI ini menjelaskan, Kudatuli bukan hanya meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi nasional, tetapi juga menjadi pemantik lahirnya gerakan reformasi yang kemudian mengubah arah perjalanan bangsa. Dalam konteks Jawa Timur, Posko Pandegiling di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi pusat konsolidasi para pendukung Megawati Soekarnoputri dan pejuang demokrasi pada masa itu.
"Pandegiling menjadi bagian dari konsolidasi para pejuang demokrasi dan pendukung Pro Mega. Dari sinilah arus perlawanan terhadap rezim saat itu tumbuh dan menjadi bagian dari rangkaian sejarah menuju reformasi," katanya.
Puti menilai, peringatan Kudatuli seharusnya tidak berhenti pada seremoni mengenang masa lalu. Peristiwa tersebut, menurutnya, perlu dijadikan bahan evaluasi agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi dan tidak kembali mengalami pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.
"Kita memperingati bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga merefleksikan hari ini dan masa depan. Jangan sampai suasana ketika demokrasi dibungkam dan kekuasaan berjalan secara otoriter terulang kembali," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Puti juga menyampaikan pesan kepada generasi muda agar tetap berani mengawal demokrasi dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai kebudayaan.
"Untuk anak-anak muda, tetaplah berani, memiliki keteguhan dan keberpihakan terhadap politik yang berkeadaban, politik yang berkebudayaan, politik yang bermoral," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan Bonnie Triyana mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli digelar melalui berbagai rangkaian kegiatan di sejumlah daerah sebagai upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.
Menurut Bonnie, tragedi Kudatuli harus terus dikenang agar praktik pembungkaman terhadap kebebasan demokrasi tidak pernah terulang.
"Kami ingin mengingatkan kepada siapa pun, terutama penguasa, bahwa kejadian seperti ini jangan pernah terulang lagi. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan kritik harus dijaga karena dijamin oleh konstitusi," ujarnya.
Bonnie menyebut Kudatuli sebagai salah satu titik penting yang mengawali gelombang Reformasi 1998. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini lahir melalui perjuangan panjang yang menuntut banyak pengorbanan.
"Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal oleh keringat, air mata, bahkan darah. Banyak yang menjadi korban dan sampai hari ini masih ada persoalan yang belum tuntas. Karena itu, kita punya tanggung jawab memastikan pembungkaman terhadap suara rakyat tidak terjadi lagi," katanya.
Ia juga mengajak generasi Z untuk memahami sejarah perjuangan demokrasi sekaligus memandang politik sebagai instrumen membangun peradaban.
"Berpolitik itu membangun kualitas kemanusiaan. Ketika nanti dipercaya memimpin, jangan mengulangi apa yang dulu pernah dilakukan penguasa terhadap rakyat yang menyampaikan kritik," ucapnya.
Sementara itu, Panitia Nasional Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Setiawan, menjelaskan Surabaya dipilih sebagai salah satu lokasi peringatan karena memiliki posisi historis yang kuat dalam perjalanan perjuangan PDI dan lahirnya gerakan reformasi.
Ia mengatakan, peringatan 30 tahun Kudatuli digelar secara nasional melalui berbagai agenda, mulai dari diskusi, kuliah umum, pameran sejarah hingga peresmian Monumen Kudatuli di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli mendatang.
"Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini adalah kick-off demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari Kudatuli," ujarnya.
Di Posko Pandegiling, rangkaian peringatan diisi dengan mimbar demokrasi, temu pejuang demokrasi dari berbagai daerah, serta pameran foto sejarah yang menampilkan dokumentasi perjuangan para aktivis dan kader PDI pada masa tersebut. (Red)
Komentar