 |
| Musala SMAN 1 Jember, Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Aktivis pendidikan sekaligus Koordinator Jawa Corruption Watch (JCW) Jember, Abdus Salam, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan laporan kepada instansi terkait agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan dan mekanisme penghimpunan sumbangan pembangunan musala di SMAN 1 Jember.
Menurut Abdus Salam, audit diperlukan untuk memastikan seluruh proses penghimpunan maupun penggunaan dana benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparansi.
"Bukan hanya soal permintaan maaf, yang jauh lebih penting adalah membuka secara terang bagaimana mekanisme penghimpunan sumbangan tersebut dilakukan. Audit perlu dilakukan agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat," ujarnya, Kamis (30/07/2026).
Abdus Salam mengungkapkan, dorongan untuk melakukan audit muncul setelah adanya pengakuan dari sejumlah wali murid yang menyebut permintaan sumbangan pembangunan musala bukan baru pertama kali dilakukan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, pola permintaan sumbangan disebut telah berlangsung setiap tahun dengan sasaran wali murid.
Jika informasi tersebut terbukti benar, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan sekolah agar tidak terus berulang.
"Kalau memang praktik seperti ini dilakukan setiap tahun, maka harus ada evaluasi total. Jangan sampai menjadi kebiasaan yang dianggap wajar padahal berpotensi bertentangan dengan aturan," katanya.
Selain meminta audit, Abdus Salam juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar segera melakukan evaluasi terhadap manajemen SMAN 1 Jember.
Ia menilai pemerintah provinsi memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SMA negeri sehingga persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, setiap bentuk permintaan sumbangan di lingkungan sekolah negeri harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak boleh menimbulkan tekanan psikologis maupun kesan sebagai kewajiban bagi orang tua siswa.
Polemik ini bermula setelah beredarnya undangan pengambilan rapor tertanggal 18 Juni 2026 yang disampaikan kepada wali murid.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, permintaan sumbangan pembangunan musala disampaikan bersamaan dengan undangan tersebut melalui guru kepada orang tua siswa.
Sejumlah wali murid sebelumnya mengaku menerima ajakan untuk memberikan sumbangan dengan nominal yang bervariasi. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara sumbangan sukarela dengan praktik yang berpotensi menimbulkan rasa sungkan atau tekanan bagi orang tua siswa.
Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Jember, Suryadi, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah mengakui pernyataannya yang mengaku sedang "ngopi bersama Kajari" tidak benar. Permintaan maaf tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jember beserta seluruh jajarannya.
Namun, menurut Abdus Salam, permintaan maaf itu hanya menyelesaikan persoalan terkait pernyataan yang tidak benar dan belum menyentuh substansi utama, yakni dugaan mekanisme penghimpunan sumbangan di lingkungan sekolah.
Karena itu, ia menegaskan akan tetap melanjutkan langkah pelaporan kepada instansi yang berwenang agar dilakukan audit serta pemeriksaan terhadap seluruh proses penghimpunan dana pembangunan musala di SMAN 1 Jember. (Eko)
Komentar