 |
| Kegiatan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja dan Pelantikan DPD HKTI Jawa Timur dan DPC HKTI se-Jawa Timur di Malang. (Dok/Istimewa). |
Pelantikan tersebut dihadiri anggota DPR RI Daerah Pemilihan Malang Raya Moreno Soeprapto, anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama, Ketua DPD HKTI Jawa Timur H. M. Arum Sabil, serta para petani dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan dan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, dinas pertanian hingga para penyuluh di lapangan.
"Kita punya presiden yang istimewa. Presiden yang terpilih secara demokratis. Yang memilih dibela, yang tidak memilih juga dibela oleh Presiden. Cara Presiden membangun Indonesia adalah dengan menempatkan pangan dan sektor pertanian sebagai skala prioritas," ujar Sudaryono.
Ia meminta seluruh jajaran HKTI, khususnya para pengurus yang baru dilantik, mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Sinergi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, dan petani dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Kalau HKTI tidak ikut, kepala daerah tidak ikut, kepala dinas pertanian tidak aktif, dan penyuluh pertanian tidak bekerja dengan baik, maka sudah pasti ada yang salah. Semua harus bergerak bersama," tegasnya.
Sudaryono menyebut sejumlah capaian di sektor pangan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian pertanian. Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor.
Ia mencontohkan kebijakan di sektor gula. Saat ini, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor gula konsumsi dan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
"Pelan-pelan kita sudah tidak impor gula konsumsi. Presiden sudah menyatakan Indonesia harus berhenti impor gula. Kalau perlu kita produksi gula sebanyak-banyaknya. Kalau produksinya berlebih, gula bisa diolah menjadi bahan bakar," katanya.
Selain itu, Sudaryono juga menyinggung pengembangan energi berbasis komoditas pertanian, termasuk pemanfaatan minyak sawit dalam program biodiesel hingga B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian mulai memberikan dampak positif terhadap nilai ekonomi komoditas dan kesejahteraan petani. Harga tebu maupun sejumlah komoditas pertanian lainnya, kata dia, menunjukkan tren yang semakin baik.
Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian bukanlah hal baru. Saat masih memimpin HKTI, Prabowo telah konsisten menyuarakan pentingnya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
"Pada 2014 dan 2019, Ketua Umum HKTI saat itu, Prabowo Subianto, menjadi salah satu orang yang paling lantang menyuarakan sikap antiimpor beras, jagung, dan gula. Sekarang setelah menjadi Presiden, komitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan itu terus dijalankan," ujarnya.
Tak hanya berlangsung secara seremonial, pelantikan juga diisi dialog antara Sudaryono dan para petani. Berbagai persoalan serta aspirasi mengenai kondisi pertanian di lapangan disampaikan langsung kepada Wamentan.
Pada kesempatan tersebut, Sudaryono turut menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa drone pertanian dan traktor. Bantuan itu diharapkan mampu mempercepat modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur H. M. Arum Sabil menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, ketika Presiden Prabowo menjadikan pertanian sebagai program strategis nasional, maka HKTI Jawa Timur harus tampil sebagai motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
"Jawa Timur saat ini menjadi barometer pangan Indonesia. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis nasional, maka HKTI Jawa Timur harus mengambil peran lebih besar. Kita harus menjadi motor penggerak dalam memperkuat kekuatan pangan nasional," ujar Arum Sabil.
Ia menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani semakin nyata melalui berbagai kebijakan, termasuk di sektor pupuk yang memberikan manfaat langsung bagi petani.
"Di tengah harga pupuk global yang mengalami kenaikan, harga pupuk di Indonesia justru bisa turun 20 persen. Ini merupakan kebijakan yang sangat berarti bagi petani. Ketika biaya produksi bisa ditekan, petani memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraannya," katanya.
Arum Sabil menegaskan momentum tersebut harus dijawab dengan kerja nyata oleh seluruh jajaran HKTI hingga tingkat kabupaten dan kota. Organisasi, menurutnya, harus hadir mendampingi petani, menyerap aspirasi, sekaligus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menekankan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan keberpihakan terhadap petani sebagai pelaku utama ketahanan pangan nasional.
Menurut Lia, aspirasi petani Jawa Timur harus terus diperjuangkan agar menjadi bagian dari setiap kebijakan strategis pemerintah pusat.
"Sebagai wakil daerah di DPD RI, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan aspirasi petani dari Jawa Timur didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional. Jawa Timur selama ini menjadi salah satu tulang punggung pangan Indonesia. Karena itu, petani yang berada di garis terdepan produksi pangan juga harus mendapatkan perhatian dan keberpihakan yang sepadan," ujarnya.
Ia menilai agenda besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan harus dibarengi dengan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk, modernisasi alat pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga jaminan harga dan akses pasar bagi hasil panen petani.
"Kita tidak boleh hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan produksi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan ketika produksi meningkat, kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Jangan sampai petani berhasil menghasilkan panen yang melimpah, tetapi justru menghadapi persoalan harga ketika musim panen tiba. Ketahanan pangan harus dibangun bersamaan dengan ketahanan ekonomi para petaninya," tegas Lia.
Lia juga menilai HKTI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara petani dan pemerintah. Karena itu, ia berharap kepengurusan HKTI yang baru mampu menghimpun aspirasi petani dari daerah, mengawal implementasi kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan hingga tingkat akar rumput.
"HKTI harus menjadi rumah besar bagi petani. Aspirasi dari desa-desa dan sentra-sentra pertanian harus dihimpun, diperjuangkan dan dicarikan solusinya bersama. Kami di DPD RI juga siap menjadi bagian dari ikhtiar tersebut dengan membawa kepentingan dan kebutuhan daerah ke tingkat nasional," pungkasnya. (Red)
Komentar