 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam sebuah acara.(Dok/Istimewa). |
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai keberanian BGN mengungkap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG hingga berhasil menyelamatkan dana negara sebesar Rp311,2 miliar menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Saya mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN, Bapak Sudaryono, yang tidak ragu melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Lia Istifhama, Minggu (2/8/2026).
Berdasarkan hasil penyisiran yang dilakukan BGN, ditemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bermasalah. Temuan tersebut meliputi rekening ganda, dapur yang tidak ada, hingga dapur yang belum beroperasi. Dari proses evaluasi itu, BGN berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara melalui sejumlah bank penyalur.
Menurut Lia, hasil evaluasi tersebut membuktikan pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan layanan MBG, tetapi juga serius memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Keberhasilan menyelamatkan ratusan miliar rupiah uang negara adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat. Dana tersebut merupakan hak masyarakat yang harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru disalahgunakan," katanya.
Anggota Komite III DPD RI itu juga mendukung sikap BGN yang membuka peluang menyerahkan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program.
"Jika memang terdapat unsur pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis," tegasnya.
Lia menilai evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian penting dari upaya memperkuat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia berharap pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG terus diperkuat, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga operasional dapur penyedia makanan.
"Program sebesar ini tentu membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Transparansi dan evaluasi berkala harus menjadi budaya kerja agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas," ujarnya.
Ia optimistis, komitmen pemerintah melakukan pembenahan internal akan semakin memperkuat kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Publik tentu berharap program ini terus berjalan dengan baik. Karena itu, setiap potensi penyimpangan harus ditindak sejak dini. Saya percaya langkah yang dilakukan Kepala BGN merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa," pungkasnya. (Red)
Komentar