 |
| Ali Hasan Mun'im, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI.(Dok/Istimewa). |
Pria yang akrab disapa Ali Hasan menilai penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi harus diberikan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menyampaikan aspirasi itu merupakan hal dalam sebuah negara demokrasi, tapi kami berharap semua itu dilakukan dengan damai tanpa anarkis,” kata Ali Hasan, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Kritik, masukan, maupun aspirasi masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki berbagai kebijakan.
Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak bergeser menjadi tindakan yang justru merugikan masyarakat luas.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan kedewasaan untuk menghormati perbedaan. Aspirasi yang kuat tidak harus disampaikan dengan kekerasan,” ujarnya.
Ali Hasan mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto perlu diberikan ruang untuk mendengar, mengkaji, dan merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai merusak hubungan sosial antarmasyarakat.
“Yang kita jaga bersama adalah jangan sampai perbedaan sikap politik membuat hubungan antarmasyarakat menjadi renggang. Setelah aksi selesai, kita tetap satu sebagai masyarakat Indonesia,” katanya.
Demokrasi Harus Dijaga Bersama
Wakil Ketua Komite Tetap Pembiayaan Fiskal Perumahan Kadin Indonesia itu menegaskan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Masyarakat, peserta aksi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Menurut Ali Hasan, aksi penyampaian pendapat akan jauh lebih bermakna apabila berlangsung tertib sehingga substansi aspirasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang dituju.
“Jangan sampai pesan yang ingin disampaikan justru hilang karena terjadi kericuhan. Aspirasi masyarakat harus menjadi pesan utama, bukan tindakan anarkisnya,” tuturnya.
Tenaga Ahli DPR RI tersebut juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, menurut dia, masyarakat harus lebih bijak dalam menerima maupun membagikan informasi. Narasi provokatif, ujaran kebencian, dan informasi yang belum terverifikasi berpotensi memperkeruh suasana apabila tidak disikapi secara bijak.
“Kalau ada informasi yang berpotensi memancing emosi, sebaiknya kita cek terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang belum tentu benar justru menjadi pemicu konflik,” katanya.
Ali Hasan juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam aksi mengedepankan komunikasi dan menahan diri. Di sisi lain, aparat keamanan juga diharapkan mengedepankan pendekatan yang humanis dan proporsional dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama aksi berlangsung.
“Semua pihak harus menahan diri. Masyarakat punya hak menyampaikan aspirasi, sementara negara juga punya kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Keduanya bisa berjalan bersama,” tegasnya.
Jangan Ganggu Aktivitas Masyarakat
Ali Hasan menambahkan, terciptanya suasana yang aman dan damai juga penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu masyarakat yang bekerja, pelaku usaha, maupun pelayanan publik.
Ia menilai stabilitas sosial merupakan salah satu modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.
“Penyampaian aspirasi silakan dilakukan, tetapi mari kita pastikan aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Pedagang tetap bisa berjualan, pekerja bisa beraktivitas, dan masyarakat luas tidak merasa terganggu,” ujarnya.
Menurut Ali Hasan, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpa perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan bertanggung jawab.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum 27 Agustus sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif, bukan sebagai ajang mempertajam perpecahan.
“Kita boleh berbeda pendapat, boleh kritis terhadap pemerintah, tetapi jangan kehilangan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Mari kita jaga demokrasi dengan cara yang damai, bermartabat, dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Selain itu, Ali Hasan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan berbagai program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto agar dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, yang kita inginkan adalah Indonesia yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. Perbedaan aspirasi jangan sampai membuat kita kehilangan tujuan bersama untuk membangun bangsa,” pungkasnya. (Had)
Komentar