 |
| Para Kiai Sepuh saat menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.(Dok/Istimewa). |
Pesan tersebut disampaikan setelah pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Dalam pantauan NU Online di lokasi, sejumlah kiai sepuh yang hadir antara lain Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir (Kajen), KH Abdullah Ubab Maimoen (Rembang), KH Muhibbul Aman Aly (Pasuruan), serta KH Nurul Yaqin Ishaq.
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan, tausiah tersebut ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurutnya, muktamirin memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan sehingga hak tersebut harus digunakan secara bijak.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” tegas Kiai Ma’ruf.
Ia menekankan, proses pemilihan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, muktamirin diminta memilih sosok yang dinilai paling mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan konsekuensi moral bagi seseorang yang sengaja memilih pemimpin yang tidak baik, sementara mengetahui ada calon yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” jelasnya setelah mengutip sebuah hadis.
Menurutnya, pesan tersebut merupakan bagian dari upaya para kiai sepuh menjaga agar proses Muktamar NU berlangsung sesuai nilai-nilai keulamaan, akhlakul karimah, serta kepentingan jam’iyyah.
Forum yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menghasilkan tujuh poin tausiyah yang ditujukan kepada muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto.
Berikut tujuh poin tausiyah yang dibacakan KH Muhibbul Aman Aly:
Pertama, Nahdlatul Ulama adalah jam'iyyah diniyyah ijtima'iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta memegang teguh khittah nahdliyyah. Jagalah keluhuran misi, marwah, dan kehormatan jam'iyah. Jauhkan Muktamar dari segala tindakan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan akhlakul karimah.
Kedua, Muktamar adalah forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amal jam'iyah. Bermusyawarahlah dengan akal sehat, hati yang jernih, dan akhlak yang mulia. Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jam'iyah, perkuat persatuan, dan hindari pertikaian.
Ketiga, Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah maqam keulamaan. Jaga kehormatan dan martabatnya. Jangan nodai proses penentuan AHWA dengan transaksi, tekanan, rekayasa, atau cara-cara yang tidak terpuji yang mencederai kemuliaan para ulama.
Keempat, muktamirin adalah pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Hormati hak dan kemerdekaannya. Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi, ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.
Kelima, kepada pemerintah, kekuatan politik, dan seluruh pihak di luar jam'iyah, para kiai menyerukan agar menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan Muktamar. Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar.
Keenam, para kiai sepuh menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama.
Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses Muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.
“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” demikian poin keenam tausiah tersebut.
Ketujuh, para kiai menyerukan kepada pihak-pihak yang mengacaukan proses Muktamar agar segera menghentikan tindakannya.
“Karena orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji itu,” demikian isi poin terakhir.
Para kiai sepuh menutup tausiah tersebut dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa menjaga, melindungi, dan membimbing Nahdlatul Ulama. (Red)
Komentar