 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam kegiatan FGD Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI di Jakarta.(Dok/Istimewa). |
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan ekonomi nasional. Mulai dari daya beli masyarakat, kesenjangan pendapatan, pelemahan sektor usaha, hingga efektivitas kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menciptakan pemerataan ekonomi.
FGD menjadi ruang bagi para pakar dan pemangku kebijakan untuk merumuskan gagasan penguatan APBN agar lebih berpihak pada kemakmuran rakyat.
Tantangannya bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, memperkuat industri dan UMKM, serta menghadirkan pemerataan ekonomi yang lebih nyata.
Sejumlah akademisi, pakar ekonomi, dan anggota parlemen turut menyampaikan pandangan dalam forum tersebut.
Salah satunya Dr. Muhamad Yunanto, SE., MM., dari Universitas Gunadarma. Ia menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia, termasuk persoalan kemiskinan.
Menurut Yunanto, kemiskinan tidak cukup diselesaikan hanya melalui bantuan konsumtif. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kemiskinan kultural dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Abdul Manap, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup tinggi tetap perlu dilihat dari sisi distribusi manfaatnya.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan semester pertama berada di angka 5,45 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut dinilai masih banyak ditopang konsumsi rumah tangga.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau 5 persen itu tidak kerja, kalau kerja bisa 6 atau 7 persen. Tetapi banyak ekonom juga mengkritisi angka ini. Apakah betul sebesar ini? Karena melihat kondisinya masih berat,” katanya.
Abdul juga menyoroti besarnya APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun.
Menurutnya, besarnya anggaran negara harus benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program yang dibahas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Abdul, program tersebut memiliki relevansi langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah karena menyentuh kebutuhan dasar, khususnya pemenuhan gizi anak.
“MBG ini agak unik. Di kalangan elite mungkin kurang populer, tetapi di bawah masyarakat justru ditunggu. Di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin bahkan berangkat sekolah tanpa sarapan,” ujarnya.
Tekanan terhadap daya beli juga dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta perubahan perilaku konsumsi akibat digitalisasi ekonomi.
Dalam forum disebutkan kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menembus Rp18.000 sebelum berada di kisaran Rp17.700-an.
Selain itu, jumlah PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026 disebut mencapai 43.805 pekerja.
Kondisi tersebut dinilai turut menekan omzet UMKM.
Produk impor berharga murah dan pergeseran perilaku konsumen ke platform digital juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal dan pasar tradisional.
Data pendapatan masyarakat turut menjadi perhatian. Dalam forum disebutkan masih terdapat kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah yang jumlahnya cukup besar.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaatnya.
Persoalan tata kelola anggaran juga menjadi bagian pembahasan.
Sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sangat besar disebut sebagai gambaran tantangan dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Forum menilai pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan APBN benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.
Selain itu, perlindungan kelompok miskin dan rentan dinilai perlu diperkuat.
Hal tersebut terutama ketika kelas menengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga, sementara pendapatan tidak meningkat secara seimbang.
Prof. Darmadi turut menyoroti penurunan upah riil yang terjadi di sejumlah sektor.
Ia menyebut sektor pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan manusia mengalami penurunan 3,39 persen, sementara sektor lainnya berpotensi tumbuh sekitar 3,08 persen.
Abdul Manap menilai disparitas pertumbuhan ekonomi antara kelompok atas dan kelas menengah dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila pertumbuhan tidak diikuti distribusi pendapatan yang lebih adil.
“Problemnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kelas atas tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, tidak ada multiplier effect berupa ketersediaan lapangan kerja bagi kelas menengah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin kompleks ketika daya saing Indonesia menghadapi tekanan dalam kompetisi global.
Sementara itu, Anggota DPD RI Lia Istifhama mengingatkan agar sektor industri nasional tidak hanya berorientasi pada kemampuan bertahan.
Menurut Lia, industri yang hanya mampu mencapai Break Even Point (BEP) atau titik impas menunjukkan kondisi ketika pendapatan sama dengan total biaya.
Artinya, perusahaan tidak mengalami keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian.
“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point (BEP). Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah, dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” kata senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan makro.
Pemerintah juga perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut benar-benar terasa pada daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, penguatan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan kelas menengah dan kelompok rentan.
Ning Lia menilai APBN harus menjadi instrumen untuk menciptakan economic security, yakni kondisi ketika kebutuhan dasar masyarakat tersedia, dapat diandalkan, dan terjangkau dalam jangka panjang.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ujarnya. (Red)
Komentar